Pemerintah, lanjut Kurniasih, perlu memikirkan roadmap yang jelas transisi menuju endemi dengan pendekatan policy based evidence.
Wakil Ketua Komisi IX itu, meminta pemerintah, untuk menjelaskan secara detail apa saja hal-hal yang diperbolehkan dengan pencabutan PPKM.
Dan, imbuhnya, apa saja peraturan yang masih berlaku meski status PPKM dicabut.
“Publik perlu diberikan pemahaman yang utuh. Masih ada beberapa peraturan antisipasi Covid-19 yang masih tetap berlaku,” tegas Kurniasih.
Status Pandemi (secara global) belum dicabut, Covid-19 sebagai bencana nasional non alam juga belum dihentikan,” katanya lagi.
Kurniasih berujar, peraturan wajib booster bagi pelaku perjalanan jarak jauh, masih berlaku meski status PPKM sudah dicabut.
POSRAKYAT.ID — Humas Forum Komunikasi Pelanggan Perumda Tirta Benteng Arif Gibe mengaku, pihaknya telah menerima…
POSRAKYAT.ID — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja…
POSRAKYAT.ID — Praktisi Hukum Aris Purnomo Hadi mengungkapkan, dengan nilai investasi yang cukup besar, pelayanan…
POSRAKYAT.ID — Ketua Perkumpulan Binaraga dan Fitness Indonesia (PBFI) Kota Bogor Gina Agustin Fitriani mengatakan,…
POSRAKYAT.ID — Pungutan pajak reklame di Kota Tangerang masih mendapat sorotan. Adanya dugaan manipulasi laporan…
POSRAKYAT.ID — Dalam pemaparan literasi keluarga berintegritas di Tangsel, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK…
This website uses cookies.