Politik

Soal Data Kemiskinan, Komisi V: Saya Mau Pemerintah Jujur

POSRAKYAT.ID – Politisi Partai Gerindra Mulyadi meminta, agar pemerintah jujur dalam publikasi data kemiskinan di Indonesia.

Hal itu diungkap Mulyadi yang juga Anggota Komisi V DPR RI, karena hingga kini pemerintah tak terus terang soal data angka kemiskinan. Itu menyebabkan, puluhan juta penduduk miskin di Indonesia tak tersentuh program pengentasan kemiskinan.

“Saya maunya pemerintah jujur, supaya Badan Anggaran DPR bisa menyusun anggaran yang memadai untuk pengentasan kemiskinan,” kata Mulyadi, ditulis Rabu 26 Oktober 2022.

Hingga saat ini, pemerintah melalui BPS masih bersikukuh menyatakan jumlah penduduk miskin Indonesia hanya 24 juta orang. Padahal, jumlah penduduk miskin yang sebenarnya bisa dua atau tiga kali lipat dari data yang disampaikan BPS,” sambungnya.

Dalam rapat kerja dengan pemerintah, pihaknya berkali-kali meminta standar kemiskinan segera didefinisi ulang guna mendata kembali jumlah penduduk miskin di Indonesia.

“Sementara, Bank Dunia sudah merevisi standar kemiskinan ekstrim menjadi USD2,15 atau Rp32.750,” tutur Mulyadi.

Masih kata Mulyadi, Data riil penduduk miskin sangat penting agar kebijakan yang dibuat tepat sasaran, salah satunya kebijakan di sektor anggaran.

“Agar konstituen yang kirim SMS karena sudah berhari-hari tak punya uang buat beli beras, bisa tertangani,” terang Mulyadi.

Terakhir, Politisi Dapil Kabupaten Bogor itu berharap, kinerja kementerian yang menangani kemiskinan membaik.

“Pasalnya pada Inpres No. 4/2022 soal percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim kan sudah jelas apa tanggung jawab Menko PMK, Menko Ekonomi, Mendagri dan instansi lainnya,” tandasnya.

Ari Kristianto

Recent Posts

Gubernur Andra Soni: Sekolah Rakyat Harus Hasilkan Generasi Berkualitas

POSRAKYAT.ID - Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan, sebagai salah satu program prioritas pemerintah, sekolah rakyat…

4 hari ago

IPAL di TPA Rawa Kucing Belum Dibangun, Sachrudin Gagal Wujudkan Visi-Misi?

POSRAKYAT.ID - Pengamat Hukum Tata Negara (HTN), Dian Eka Prastiwi menyebut, belum terbangunnya Instalasi Pengolahan…

4 hari ago

Satgas BKC Ilegal Dibentuk, Langkah Strategis Lindungi Penerimaan Negara

POSRAKYAT.ID - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, resmi membentuk Satuan Tugas Pencegahan…

5 hari ago

DLH Kota Tangsel Dorong Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah

POSRAKYAT.ID - Pejabat Fungsional dan Penyuluh Lingkungan Hidup, pada DLH Kota Tangsel, Odji Restanto menyatakan,…

5 hari ago

Klarifikasi Pemberitaan, Asuransi Multi Artha Guna Angkat Bicara

POSRAKYAT.ID -  Head of Legal, Compliance and Risk Management Division PT. Asuransi Multi Artha Guna…

5 hari ago

Soal Pengelolaan Sampah, Adib: Kalau Oligo Wanprestasi, Putus Saja

POSRAKYAT.ID - Direktur Eksekutif KPN, Adib Miftahul mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, harus segera membuat…

5 hari ago

This website uses cookies.