POSRAKYAT.ID – Politisi Partai Gerindra Mulyadi meminta, agar pemerintah jujur dalam publikasi data kemiskinan di Indonesia.
Hal itu diungkap Mulyadi yang juga Anggota Komisi V DPR RI, karena hingga kini pemerintah tak terus terang soal data angka kemiskinan. Itu menyebabkan, puluhan juta penduduk miskin di Indonesia tak tersentuh program pengentasan kemiskinan.
“Saya maunya pemerintah jujur, supaya Badan Anggaran DPR bisa menyusun anggaran yang memadai untuk pengentasan kemiskinan,” kata Mulyadi, ditulis Rabu 26 Oktober 2022.
Hingga saat ini, pemerintah melalui BPS masih bersikukuh menyatakan jumlah penduduk miskin Indonesia hanya 24 juta orang. Padahal, jumlah penduduk miskin yang sebenarnya bisa dua atau tiga kali lipat dari data yang disampaikan BPS,” sambungnya.
Dalam rapat kerja dengan pemerintah, pihaknya berkali-kali meminta standar kemiskinan segera didefinisi ulang guna mendata kembali jumlah penduduk miskin di Indonesia.
“Sementara, Bank Dunia sudah merevisi standar kemiskinan ekstrim menjadi USD2,15 atau Rp32.750,” tutur Mulyadi.
Masih kata Mulyadi, Data riil penduduk miskin sangat penting agar kebijakan yang dibuat tepat sasaran, salah satunya kebijakan di sektor anggaran.
“Agar konstituen yang kirim SMS karena sudah berhari-hari tak punya uang buat beli beras, bisa tertangani,” terang Mulyadi.
Terakhir, Politisi Dapil Kabupaten Bogor itu berharap, kinerja kementerian yang menangani kemiskinan membaik.
“Pasalnya pada Inpres No. 4/2022 soal percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim kan sudah jelas apa tanggung jawab Menko PMK, Menko Ekonomi, Mendagri dan instansi lainnya,” tandasnya.
