POSRAKYAT.ID – Ketua Komisi I DPRD Kota Tangsel, Ledy MP Butar Butar mengatakan, formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) telah menjadi usulan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM).
Sebanyak 6000 lebih PPPK tahap I, lanjutnya, akan mulai mendapatkan gaji pokok (Gapok) sebesar Rp3,1 juta (rata-rata), setelah memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP).
“Harusnya proses perencanaan itu (gaji pokok PPPK) kan sudah masuk. Hanya kan kemarin ada info mundur (pelantikan PPPK), ternyata kan akhirnya bisa tahun ini,” kata Ledy, di Gedung DPRD, Rabu 16 April 2025 kemarin.
Melihat hal itu, sambungnya, dinas terkait sepatutnya mulai mengalokasi hak para PPPK. “Kalaupun pelantikannya (tahun 2025), minimal kan (hak) mereka (PPPK) bisa dialokasikan di (Anggaran) perubahan (Tahun Anggaran 2025),” ujar Ledy.
Berdasarkan informasi, dari sekira 8000 jumlah honorer, 6000 di antaranya telah lolos tes PPPK. Bahkan, Kepala BKPSDM Kota Tangsel, Fuad mengungkapkan total PPPK di Kota bertajuk Cerdas, Modern, dan Religius (Cmore) itu.
“Kuota itu cuma ada 7.020. Nah, 7.020 itu setelah terisi oleh tahap 1, kalau masih ada sisa, nanti ada (buat) tahap 2. 7.020 itu keseluruhan (kuota PPPK),” ungkap Fuad, Senin 6 Januari 2025 lalu.
Fuad menyatakan dalam seleksi PPPK di tahap pertama, sedikitnya 6126 orang telah lulus. Saat ini, dalam tahap pemberkasan. “Tahap 1 yang ikut itu 6.144. Kemudian tidak hadir pas seleksi 18, yang lulus 6.126 orang,” jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menegaskan, seluruh aparatur pemerintah harus menegakkan aturan, dan taat para regulasi, serta perundang-undangan.
Pernyataan Benyamin tersebut, saat menghadiri doa bersama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), di halaman Gedung Satpol PP Kota Tangsel.
