Produksi Minyak Dunia Dipangkas, MPR Ingatkan Ketahanan Energi Nusantara

POSRAKYAT.ID – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengingatkan pemerintah akan ketahanan energi dalam negeri, pasca wacana keputusan negara-negara eksportir minyak (OPEC+), memangkas produksi minyak di dunia.

“Ini perlu menjadi perhatian bersama. Defisit minyak yang tinggi membuat kita sangat rentan dengan gejolak di tingkat global. Dengan keputusan OPEC+ memangkas produksi minyak, maka pasokan minyak global berkurang, sehingga harga akan tinggi,” kata Syarief, Senin 17 Oktober 2022.

Diketahui, OPEC+ mewacanakan pemangkasan produksi minyak dunia sebanyak 2 juta barel perhari hari mulai November 2022, mendatang.

Syarief meminta pemerintah melakukan antisipasi dan mitigasi agar kebijakan internasional tersebut tidak berimbas dalam ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.

“Sebagai negara net importir, pemangkasan produksi ini akan menekan neraca perdagangan disebabkan tingginya impor minyak. Dengan kebutuhan domestik yang tinggi, gejolak minyak global akan mempengaruhi pasokan dan harga BBM. Akibatnya harga komoditas energi melonjak dan mengerek inflasi,” tegas Syarief.

Bagi Indonesia, sambung Syarief, kebijakan tersebut dampaknya sangat terasa. Sebab, kebutuhan impor minyak masih sangat tinggi.

“Saya kira pemerintah harus berpikir keras untuk mencarikan solusi,” ungkap Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Menurut Profesor di bidang Strategi Manajemen Koperasi dan UKM ini, kenaikan harga minyak dunia akan menekan ruang fiskal. Dimana harga minyak dunia US$ 90 per barel pada APBN 2023 dapat meleset dan alokasi subsidi BBM akan membengkak.

“Defisit fiskal melebar, dan utang sangat mungkin bertambah. Bagi rakyat, harga-harga melambung tinggi dan daya beli melemah. Dalam konteks yang lebih luas, ekonomi domestik akan ikut terguncang. Jika sudah begini, lagi-lagi pengangguran dan kemiskinan meningkat,” tambah Suami Inggrid Kansil itu.

Lebih lanjut, Syarief berharap langkah jangka pendek yang mesti dilakukan adalah memperbaiki tata kelola alokasi dan distribusi subsidi.

“Secara jangka panjang, investasi hulu migas harus diatensi dan dieksekusi sesegera mungkin. Berbagai hambatan yang ada mesti diurai, kendala perizinan mesti dibereskan, insentif fiskal dan nonfiskal harus menjadi prioritas,” imbuhnya

“Kita harus memperhatikan kemandirian energi nasional, bergantung pada kemampuan diri sendiri. Ini memang tidak mudah, namun harus diseriusi untuk kepentingan ekonomi jangka panjang,” pungkasnya.