POSRAKYAT.ID – Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyebut, kenaikan suku bunga Bank Indonesia (SBI) harus juga berpedoman terhadap inflasi, dan pertumbuhan ekonomi setelahnya.
“Langkah kebijakan moneter ini diambil oleh pemerintah dalam rangka menjaga laju inflasi yang terus merangkak naik. Yang perlu dikritisi dalam kebijakan moneter ini adalah, efek disinsentif dalam ekonomi,” kata Ajib dalam rilis yang diterima posrakyat.id, Jumat 23 September 2022.
Diketahui, kebijakan hasil Rapat Dewan Gubernur BI untuk menaikkan SBI 7 Day Reverse Repo Rate (BI-7DRRR) sebesar 50 basis poin menjadi 4,25 persen.
Kenaikan ini, ucap Ajib, merupakan kebijakan kedua yang dilakukan oleh BI dalam rentang tahun ini, setelah pada 23 Agustus, menaikkan 25 basis poin.
“Upaya ini dalam rangka termasuk untuk mengimbangi langkah Federal Reserve (The Fed) yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin,” ujar Ajib.
Kuartal kedua tahun 2022, inflasi pada bulan Juli menunjukkan angka 4,94 persen year to year (yoy). Angka itu, sambungnya, jauh dari asumsi makro awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, yang ditarget hanya kisaran 3 persen secara agregat di tahun 2022.
“Secara prinsip, inflasi disebabkan karena dua faktor utama. Pertama karena faktor permintaan (demand pull inflation). Faktor kedua adalah penawaran (cost push inflation),” ungkap Ajib.
Karena pertambahan jumlah uang beredar dan meningkatnya konsumsi secara keseluruhan, sebut Ajib sehingga membuat sisi demand naik. Inflasi juga terjadi karena disebabkan karena kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) atas barang dan jasa.
“Kalau kita melihat lebih detil, fenomena kenaikan yang sedang terjadi di Indonesia cenderung karena faktor cost push inflation. Paling tidak, ada tiga hal yang membuat kenaikan harga penawaran,” terang Ajib.
Pertama kebijakan fiskal pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11 persen, kedua karena kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, dan ketiga karena kondisi geopolitik yang mengganggu global supply chain,” tambahnya.
Kembali pada kebijakan BI menaikkan suku bunga ini, tegas Ajib, akan memberikan konsekuensi ekonomi dengan berkurangnya likuiditas, dan cenderung menurunkan kemampuan daya beli serta konsumsi masyarakat.
“Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan ditopang oleh konsumsi. Data Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2021 sebesar Rp. 16.970,8 triliun, lebih dari 54 persennya adalah kontribusi dari konsumsi,” tegasnya.
Untuk jangka pendek, pemerintah sudah cukup tepat dengan mendorong program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diambilkan dari alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” sambungnya.
Ketika pemerintah secara agresif melakukan penyelamatan fiskal dengan banyak disinsentif ke dunia usaha, selanjutnya pemerintah kembali membuat kebijakan dari sisi moneter yang membuat dunia usaha kembali mengalami tekanan, dengan potensi melemahnya konsumsi.
“Seharusnya pemerintah lebih fokus dengan pemberian insentif agar terjadi pengurangan biaya-biaya dan kemudahan produksi sehingga efek inflasinya tetap bisa terjaga. Misalnya kebijakan relaksasi kredit untuk dunia usaha yang kembali diperpanjang karena narasi besar atas potensi inflasi,” tutur Ajib.
Dengan pola pembiayaan yang lebih terukur dan manageable, menurut Ajib, dunia usaha akan mempunyai fleksibilitas.
Ajib mengungkapkan, ada dua hal yang perlu dimitigasi dengan baik.
“Potensi pertumbuhan ekonomi yang akan jadi terkoreksi, dan inflasi yang tetap merangkak naik. Sampai akhir tahun, pertumbuhan ekonomi cenderung akan bergerak di angka 5 persen, tetapi yang bahaya adalah ketika inflasi yang terjadi diatas pertumbuhan ekonomi,” jelas Ajib.
Karena ketika tingkat inflasi diatas pertumbuhan ekonomi terjadi, maka secara substantif kesejahteraan masyarakat akan turun dan terkorbankan,” tandasnya.
