Minggu, Juni 16, 2024

Demi Keuangan Negara, DPR Minta Menteri BUMN Segera Bubarkan ‘Perusahaan Hantu’

POS RAKYAT – Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono meminta agar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertindak cepat dalam membubarkan ‘perusahaan hantu’ , demi menyelamatkan keuangan negara.

Hal itu dikatakan Rudi, menanggapi hasil keputusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat soal perusahaan BUMN, PT Istaka Karya (Persero) setelah beroperasi selama 43 tahun.

Manajemen akan mengurus harta (boedel) pailit dan akan berkoordinasi dengan kurator untuk proses selanjutnya setelah dinyatakan pailit.

“Selain akan membebani keuangan negara, karena banyaknya utang Istaka Karya, juga nantinya menimbulkan banyak permasalahan baru. Seperti upaya menghilangkan aset-aset Istaka Karya yg suda ada sejak berdiri,” ungkap Rudi, ditulis Kamis 21 Juli 2022.

Baca Juga :  Politisi Golkar Sebut Transparansi Pengaruhi Pungli di Sekolah

Diketahui, PT Istaka Karya merupakan salah satu dari tujuh BUMN yang bakal dibubarkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam urutannya, Istaka Karya merupakan BUMN keenam yang akan dibubarkan setelah PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN).

Politisi Partai NasDem itu menambahkan para jajaran direksi dan staf Istaka Karya juga berpotensi menjadi beban keuangan negara, karena gajinya harus dibayar walau perusahaan pelat merah tersebut tidak aktif, seperti yang pernah disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir.

“Makin cepat (Istaka Karya) dibubarkan, maka makin sehat keuangan Kementerian BUMN dan mengurangi beban keuangan negara. Seperti saya pernah sampaikan di rapat kerja yang lalu dengan Menteri BUMN, Kementerian BUMN harus gerak cepat,” tegasnya.

Baca Juga :  Lolos Administrasi, PSI Hadapi Verifikasi Faktual KPU

Tidak pakai lama bubarkan BUMN yang menggerogoti uang negara,” tambah Rudi.

Per tahun 2021, diketahui Istaka Karya memiliki total kewajiban sebesar Rp1,08 triliun dengan ekuitas perusahaan tercatat minus Rp570 miliar. Sementara itu, total aset perusahaan tercatat senilai Rp514 miliar.

“Pesan saya, keuangan tiap perusahaan BUMN harus diaudit investigasi oleh BPKP atau BPK, atas permintaan DPR RI. Sehingga akan terbuka semua kinerja keuangannya dan permasalahannya,” tandas Rudi.

Iklan - Scroll kebawah untuk melanjutkanspot_img
RELATED ARTICLES

Populer