POS RAKYAT – Legislator Partai Demokrat Sartono Hartono menganggap bahwa, kenaikan BBM Subsidi yang terjadi pada Sabtu 3 September 2022 kemarin, menandakan bahwa pemerintah tidak peduli terhadap rakyatnya.
Bagaimana tidak, tegas Sartono yang duduk di Komisi VII DPR RI itu, kenaikan di siang hari, membuat masyarakat harus menyesuaikan, bahkan saat didalam perjalanan.
“Mengenai waktu kenaikan ini, pemerintah seolah-olah tidak memikirkan kegiatan ekonomi yang sedang berjalan di akhir pekan,” ungkap Sartono, dikutip dari website DPR RI, ditulis Minggu 4 September 2022.
Biasanya kenaikan harga BBM dilakukan di pergantian hari untuk mempermudahkan adaptasi dari kenaikan harga. Ini di siang hari, mendadak. Bayangkan rakyat kecil seperti supir angkot, supir truk, dan lain-lain yang di tengah perjalanan harus menyesuaikan,” sambung Sartono.
Menurutnya, apakah pemerintah sadar bahwa kenaikan harga BBM, akan berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.
Dan yang jelas, inflasi pasti mengalami kenaikan dan harga bahan pangan akan kembali naik.
Kenaikan harga Pertalite dan Solar, lanjut Sartono, akan memengaruhi masyarakat termasuk kelas menengah, karena pasti mulai menahan belanjanya.
“Penahanan belanja masyarakat akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul dan serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya target-target pemulihan ekonomi pemerintah tidak sesuai target yang dicanangkannya,” papar Legislator Demokrat, Dapil Jatim VII itu.
Fraksinya, kata Sartono lagi, sudah menyampaikan suara rakyat agar BBM tidak dinaikkan. Mengabaikan suara rakyat berarti mengabaikan kesejahteraannya.
Ia lalu melanjutkan, sebelumnya pemerintah pernah menurunkan harga pertamax turbo sebagai imbas dari turunnya harga minyak dunia ke level USD80.
Bila kelak minyak dunia turun lagi, bagaimana sikap pemerintah kemudian. Ini, tegasnya, menjadi pertanyaan serius.
“Kami akan terus mendorong pemerintah meningkatkan kemampuan penyaluran subsidi BBM agar semakin tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran yang ada. Kenaikan bukanlah solusi yang dikehendaki rakyat,” tutup Sartono.
