Minggu, Juni 16, 2024

Tanggapi Dindik Kabupaten Tangerang, DPRD Ingatkan Soal Ekploitasi Anak Putus Sekolah

POS RAKYAT – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Nasrullah Ahmad mengingatkan, agar anak putus sekolah yang memilih bekerja, tidak menjadi kasus eksploitasi di kemudian hari.

Nasrullah menyebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera bersinergi, untuk mengetahui permasalahan anak putus sekolah dan memilih bekerja, seperti yang diungkap oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang, beberapa waktu lalu.

“Kita harus tahu dulu kenapa anak di bawah umur mau bekerja, pasti alasannya ekonomi. Pertanyaannya siapa yang nyuruh mereka bekerja? Engga ada yang nyuruh atau cuma kebutuhan? Makanya itu kata saya juga, inilah fungsinya pembinaan,” kata Nasrullah kepada posrakyat.id, ditulis Jumat 5 Agustus 2022.

Kalau bicara gitu kan mereka harus belajar. Pembinaan itu bukan hanya Dindik. Nah pertanyaannya, apa SMA-SMA kita engga ada komunikasinya sama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)? Lulusan-lulusan SMA ini, yang jelas Disnaker harus komunikasi dengan perusahaan,” tegas Anggota Fraksi gerindra DPRD Kabupaten Tangerang itu.

Baca Juga :  24 Parpol Lolos Verifikasi di Penutupan Pendaftaran KPU

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang Fahrudin menyebut, banyaknya anak putus sekolah, karena lebih memilih bekerja guna mencukupi kebutuhan hidup.

“Tapi memang ada yang berhenti (sekolah) karena mereka memilih kerja dibanding sekolah. Khususnya wilayah Utara,” kata Fahrudin kepada posrakyat.id, Rabu 3 Agustus 2022.

Hal itu dikatakan Fahrudin, menanggapi data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), soal anak putus sekolah di wilayah pimpinan Ahmed Zaki Iskandar dan Mad Romli, yang mencapai 22.194 anak.

Fahrudin mengaku, pihaknya pun sempat melakukan penelusuran soal angka anak putus sekolah tersebut. Selain memilih bekerja, sebagian siswa melanjutkan ke sekolah jenjang berikutnya di lembaga pendidikan swasta, yang belum terdaftar di Kementerian.

Baca Juga :  DPRD Tangsel Sebut Penataan Kawasan Kumuh 13 Miliar Ngawur

“Kami pernah melakukan penelusuran, dan memang rata-rata itu mereka (siswa) pindah ke sekolahan yang perizinannya masih dalam proses. Namun, memang kita juga tidak punya data pasti, ” katanya.

Iklan - Scroll kebawah untuk melanjutkanspot_img
RELATED ARTICLES

Populer