Selama ini kan belum ada (laporan harga bahan pokok). Dengan begitu pemerintah mendapatkan feedback. Mereka (pedagang) kewajiban untuk melaporkan harga bahan pokok. Untuk kita publis juga,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Pengelolaan Pasar Rakyat, Ledy MP Butar Butar mengaku, regulasi insiatif DPRD Kota Tangsel tersebut, dapat membentuk kegiatan ekonomi yang layak.
Ledy mengungkapkan, pembahasan terkait Raperda tersebut akan memakan waktu 14 hari. Pihaknya, akan mendorong agar skema pengelolaan melalui regulasi tersebut, menjadi tepat bagi masyarakat.
“Pada prinsipnya kita apresiasi, memberikan hak yang sama kepada semua pelaku usaha. Tapi intinya adalah untuk mengatur (pengelolaan pasar) lebih baik lagi ke depan,” tambah Ledy.
Page: 1 2
POSRAKYAT.ID - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Provinsi Banten, terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran Barang…
POSRAKYAT.ID – Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Tangsel menggelar Ansor Fest Experience…
POSRAKYAT.ID – Ketua KONI Provinsi Banten Agus Rasyid mendapatkan laporan dalam rapat konsolidasi dan persiapan…
POSRAKYAT.ID – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten…
POSRAKYAT.ID – Dalam agenda coffee morning bersama Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan DPRD, berbagai hal seperti…
POSRAKYAT.ID - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Kota Tangsel Ika, memilih…
This website uses cookies.