“Anggota DPRD ya melakukan aksi. Melakukan regulasi dengan yang ada, langkah-langkah yang Eksekutif mestinya dapat dikontrol ketat. Terutama kaitan dengan melaksanakan program penuntasan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Ia pun meminta agar para Anggota DPRD di Fraksi Demokrat, tidak hanya mendapatkan laporan dari Wali Kota, Wakil Wali Kota atau OPD saja.
“Laporan dengan realitas yang ada itu sebetulnya beda. Karena rata-rata Anggota Dewan itu mendengar dari Eksekutif. DPRD tidak mendapatkan fakta yang sebenarnya. Yang paling banyak (warga miskin) adalah Setu,” tutup Heri.
Page: 1 2
POSRAKYAT.ID — Humas Forum Komunikasi Pelanggan Perumda Tirta Benteng Arif Gibe mengaku, pihaknya telah menerima…
POSRAKYAT.ID — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja…
POSRAKYAT.ID — Praktisi Hukum Aris Purnomo Hadi mengungkapkan, dengan nilai investasi yang cukup besar, pelayanan…
POSRAKYAT.ID — Ketua Perkumpulan Binaraga dan Fitness Indonesia (PBFI) Kota Bogor Gina Agustin Fitriani mengatakan,…
POSRAKYAT.ID — Pungutan pajak reklame di Kota Tangerang masih mendapat sorotan. Adanya dugaan manipulasi laporan…
POSRAKYAT.ID — Dalam pemaparan literasi keluarga berintegritas di Tangsel, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK…
This website uses cookies.