“Anggota DPRD ya melakukan aksi. Melakukan regulasi dengan yang ada, langkah-langkah yang Eksekutif mestinya dapat dikontrol ketat. Terutama kaitan dengan melaksanakan program penuntasan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Ia pun meminta agar para Anggota DPRD di Fraksi Demokrat, tidak hanya mendapatkan laporan dari Wali Kota, Wakil Wali Kota atau OPD saja.
“Laporan dengan realitas yang ada itu sebetulnya beda. Karena rata-rata Anggota Dewan itu mendengar dari Eksekutif. DPRD tidak mendapatkan fakta yang sebenarnya. Yang paling banyak (warga miskin) adalah Setu,” tutup Heri.
Page: 1 2
POSRAKYAT.ID - Menanggapi soal lapangan padel di Karang Tengah, Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang,…
POSRAKYAT.ID - Di tengah kencangnya wacana Reformasi Polri, Pengamat Hukum Andi Syafrani mengungkapkan, praktik 'penyelesaian…
POSRAKYAT.ID - Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan, melalui pengolahan…
POSRAKYAT.ID - Ketua Caretaker dalam Musyarakat Kota (Mukota) IV Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tangsel,…
POSRAKYAT.ID - Sekretaris Kecamatan Serpong Utara (Serut), Yulita Tri Pangestuti menuturkan, pihaknya menggelar Lomba Tari…
POSRAKYAT.ID - Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Ahmad Dohiri mengatakan, sedikitnya 1674 relawan…
This website uses cookies.