Partisipasi publik di Indonesia melibatkan peran serta pemilih aktif maupun kelompok sosial tertentu yang dimana mereka memiliki konsen terhadap institusi penyelenggara atau pemilihan umum itu sendiri, diantaranya:
1. Pemilih aktif
2. Organisasi pemantau pemilu
3. Media dan jurnalis
4. Kelempok advokasi
5. Partai politik
6. Organisasi kemahasiswaan maupun organisasi kepemudaan
7. Akademisi dan cendikiawan.
Untuk mengukur sejauh mana partisipasi publik berperan, perlu dilihat peran serta pemilih aktif dan kelompok sosial ini dalam mengaktualisasi peranannya baik dalam bentuk membangun forum diskusi dan seminar, membuat narasi opini di media, dan mengedukasi masyarakat melalui media sosial.
Selain itu, terdapat beberapa kelompok sosial yang mengadakan kerja sama langsung dengan institusi penyelenggara pemilihan umum KPU, untuk menyikapi isu-isu tertentu baik berupa peningkatan partisapasi pemilih, optimalisasi maupun efektivitas kerja KPU, serta inovasi-inovasi apa yang perlu diperbuat.
Di era saat ini di mana perkembangan teknologi semakin cepat dibarengi dengan persebaran informasi yang sangat masif, KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum dituntut agar bisa berinovasi terutama dalam urusan persebaran informasi, kemudahan dalam memperoleh dan mengakses informasi, serta mengedukasi pemilih yang akan berpartipasi dalam pemilihan umum.
Untuk menunjang inovasi serta efektivitas tugas dan fungsi KPU, diperlukan optimalisasi peran serta partisipasi publik. Partisipasi publik pada Pemilu tidak hanya memberikan pengaruh besar dalam keputusan politik yang dibuat pemerintah, melainkan pembaharuan serta inovasi bagi KPU dalam menunjang peran dan fungsinya.
Artikel ini berisi opini. Isi dan maskud dalam artikel, merupakan tanggung jawab penulis.
Penulis: Ahmad Musiin
