Politisi PKS Kurniasih Mufidayati. (Foto: Dok DPR RI)
POSRAKYAT.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyinggung soal calo-calo Pekerja Migran Indonesia (PMI), terkait penggerebekan yang dilakukan Polda Metro Jaya.
Menurut Kuniasih, penggerebekan bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), di wilayah Bekasi itu, Polda Metro mendapati 161 PMI, yang tertipu calo.
Melihat hal itu, Kurniasih meminta agar jaringan penipu PMI Ilegal dibongkar.
Ia menilai, kasus tersebut tidak dilakukan oleh orang per orang, melainkan sebuah jaringan, jika dilihat dari jumlahnya yang cukup besar.
“PMI Ilegal yang didominasi emak-emak ini berasal dari berbagai wilayah. Ada kemungkinan jaringan ini juga sudah bergerak di berbagai daerah,” tegas Kurniasih, ditulis Jumat 7 Oktober 2022.
Sehingga penggerebekan ini, harus diikuti oleh dibongkarnya jaringan penipu PMI Ilegal di Indonesia,” sambungnya.
Lebih lanjut disebutkan bahwa jaringan yang akan memberangkatkan para emak-emak ini blusukan ke daerah-daerah dan menjanjikan gaji besar.
Modusnya, lanjut Kurniasih, dengan memberikan uang sebagai pengikat atau hutang sehingga para korban tidak berdaya.
“Terlebih ada keterputusan informasi yang tidak disampaikan secara terbuka tentang moratorium penempatan pekerja domestik di Arab Saudi,” ungkap Kurniasih.
Kita juga minta tolong, agar kerugian korban PMI Ilegal ini dihitung secara materiil dan dimintakan pertanggungjawabannya,” lanjut Politisi Fraksi PKS ini.
Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta ini juga meminta, agar jajaran Polda Metro Jaya bisa mengungkap kasus ini sebab sudah masuk ranah dugaan tindak pidana perdagangan orang.
“Bisa digunakan pasal TPPO agar sanksi yang diberikan keras dan menjadi pelajaran,” tuturnya.
Bongkar tuntas jaringan sindikat PMI Ilegal ini sebab belum lama kita juga membongkar modus pengiriman PMI Ilegal ke Kamboja dalam jumlah cukup besar dan bergelombang,” tandas Kurniasih.
POSRAKYAT.ID - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangsel, Maulana…
POSRAKYAT.ID - BPK Provinsi Banten memyoroti soal tata kelola dua kolam renang milik Dinas Kepemudaan…
POSRAKYAT.ID - Lurah Ciputat, Iwan Pristiyasa mengaku, banyak pengurus setingkat RT dan RW di wilayahnya,…
POSRAKYAT.ID - Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Tangsel, Martha Lena mengatakan, Jalan…
POSRAKYAT.ID - Gubernur Banten, Andra Soni mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperpanjang masa pemutihan denda…
POSRAKYAT.ID - Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah meminta, agar Wali Kota memberikan…
This website uses cookies.