Ngopi Bareng, Wartawan dan DPRD Tangsel Soroti Banjir, Pajak, hingga Layanan Publik

POSRAKYAT.ID – Dalam agenda coffee morning bersama Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan DPRD, berbagai hal seperti banjir, pendapatan daerah, hingga pelayanan publik, menjadi topik pembahasan, antara Pokja Wartawan dengan DPRD Kota Tangsel.

Dalam diskusi santai itu, Ketua Komisi I DPRD Tangsel Ledy MP Butar Butar mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan mempererat hubungan antara DPRD dan insan pers. Sekaligus membuka ruang komunikasi mengenai berbagai persoalan di masyarakat.

Menurutnya, DPRD terus menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat kerja, pembahasan anggaran, serta rapat dengar pendapat (RDP) untuk merespons persoalan yang membutuhkan penanganan segera. “Intinya untuk merajut silaturahmi, persaudaraan yang sudah terjalin di lembaga DPRD bersama teman-teman pokja,” kata Ledy, Kamis 29 Oktober 2026.

Ia menegaskan, Komisi I juga berupaya membangun komunikasi yang responsif dengan masyarakat, termasuk melalui masukan dari para wartawan.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tangsel Ricky Yuanda Bastian memaparkan, pelaksanaan fungsi pengawasan sepanjang 2026. Komisinya telah menggelar 17 rapat kerja dan 10 RDP, untuk menindaklanjuti aduan masyarakat maupun persoalan di lapangan.

Selain itu, Ricky membagi, persoalan yang ditangani Komisi II ke dalam empat sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, olahraga, dan sosial. Di sektor pendidikan, lanjut Ricky, DPRD menyoroti penataan atau penggabungan sekolah, keberadaan SMP terbuka, gangguan kegiatan belajar mengajar, serta kekerasan di lingkungan sekolah.

Adapun di bidang olahraga, DPRD mengawasi persiapan Kota Tangsel sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Banten 2026. Komisi II juga menyoroti persoalan yang dihadapi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI).

Di sektor sosial, Ricky menyoroti, ketidaksesuaian Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih ada warga yang kondisi ekonominya tidak sesuai dengan pengelompokan desil dalam data tersebut.

“Banyak yang kemudian komplain kepada kami dan kita ke Komisi 2 terkait dengan data yang namanya ada di desil berapa begitu. Ada yang kemudian kerja buruh tapi desilnya desil 7, desil 8 dan seterusnya,” kata Ricky.

Beralih ke sektor pendapatan daerah, Ketua Komisi III DPRD Tangsel Mulyanah Anwar menegaskan, pentingnya pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah penghasil untuk memastikan pendapatan memenuhi target.

Sorotan Komisi III dan IV DPRD Tangsel di Ngopi Bareng Wartawan

Komisi III juga mendorong, integrasi data perizinan dan perpajakan antar dinas serta lembaga pertanahan. Hal itu, agar pendataan pajak daerah lebih akurat, transparan, dan memudahkan masyarakat memenuhi kewajibannya.

Selain itu, sambungnya, komisi tersebut menyoroti optimalisasi pemanfaatan aset daerah, pengelolaan sampah, penataan perparkiran, peningkatan layanan kesehatan, revitalisasi pasar rakyat, pemberdayaan UMKM, serta perluasan jaringan air bersih.

Mulyanah juga mengingatkan, pentingnya kedisiplinan kepala perangkat daerah dalam menghadiri rapat koordinasi untuk memastikan evaluasi dan pengawasan berjalan efektif. Menurutnya, setiap kebijakan fiskal dan pelayanan publik harus tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tangsel.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Tangsel Rahmat Hidayat menyoroti, percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya penanganan banjir menjelang musim penghujan. Ia meminta perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi agar setiap pekerjaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan tidak mengalami keterlambatan.

Rahmat menekankan, pentingnya penyusunan kajian dan perencanaan teknis, termasuk feasibility study (FS) dan detailed engineering design (DED). Pihaknya menegaskan, perencanaan yang matang dapat mencegah hambatan pembangunan, sekaligus memastikan hasil pekerjaan sesuai kebutuhan masyarakat.