Transaksi Digital dan Non Tunai di Tangsel, Benyamin Davnie Singgung Dompet

POSRAKYAT.ID – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menyebut, digitalisasi transaksi pemerintahan turut mendukung penguatan fiskal daerah. Penerapan pembayaran nontunai serta digitalisasi pajak dan retribusi menjadi bagian dari upaya Pemkot Tangsel meningkatkan pendapatan dan mengendalikan belanja daerah.

Benyamin mengatakan, digitalisasi pemerintahan melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bukan sekadar mengikuti arahan pemerintah pusat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan kebutuhan daerah untuk menyesuaikan pelayanan publik dengan perkembangan teknologi.

“Jadi, TP2DD ini salah satu strategi, memang instruksi dari pusat ya, bukan program pusat. Tapi, ini kebutuhan daerah. Nyatanya, ini merupakan kebutuhan daerah karena dalam era saat ini, digitalisasi pemerintahan salah satu penguatan fiskal daerah itu melalui TP2DD Tangsel ini,” kata Benyamin Davnie, Jumat 16 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, Pemkot Tangsel telah menjalankan sejumlah program digitalisasi transaksi. Salah satunya dengan menerapkan pembayaran nontunai yang sudah berlangsung selama beberapa tahun.

Selain itu, lanjut Benyamin, pemerintah daerah juga menerapkan digitalisasi dalam pelayanan pembayaran pajak dan retribusi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas transaksi sekaligus memperkuat pengelolaan keuangan daerah.

Benyamin menilai, penerapan digitalisasi sejalan dengan kondisi fiskal Tangsel. Ia menyebut pendapatan daerah menunjukkan tren peningkatan, sedangkan belanja daerah tetap terkendali.

Di sisi lain, Benyamin turut merasakan perubahan kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi. Jika dahulu ia membawa dompet tebal berisi uang tunai, kini ia lebih mengandalkan metode pembayaran digital.

“Zaman dulu, dompet saya tebal banget. Dompet saya tebal banget karena isinya gaji, tunjangan, segala macam. Sekarang saya nggak perlu pakai dompet, dompetnya tipis saja gitu,” tuturnya.

Benyamin menambahkan, metode pembayaran kini berkembang dari uang tunai menjadi uang elektronik dan transaksi melalui telepon seluler. “Pakai apa namanya uang plastik, sekarang begitu kan. Bahkan sudah lebih maju lagi dari uang plastik, kalau sekarang handphone itu sendiri,” ucapnya.

Karena itu, ia menegaskan pemerintah harus mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Menurutnya, digitalisasi bukan hanya perubahan cara bertransaksi, melainkan kebutuhan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Jadi, inilah peradaban karena kalau nggak kita ikuti, kita digilas sama peradaban ini. Dan bagi pemerintahan, ini nyatanya atau kebutuhan riil, ya,” pungkasnya.