POSRAKYAT.ID – Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menganggap, KPU Kota Tangerang gagal dalam mendongkrak ketertarikan generasi Z, untuk terlibat dalam politik.
Dengan anggaran hingga Rp61 miliar, lanjut Adib Miftahul, KPU Kota Tangerang hanya berjalan statis, dalam memberikan pendidikan politik, khususnya bagi milenial dan generasi Z.
“KPU, yang dapat hibah cukup besar selalu saya kritik. Mereka jalannya normatif, tidak punya rangkaian program yang visioner,” kata Adib, sapaan akrabnya, Jumat 20 September 2024.
Pola-pola KPU, hanya menghamburkan anggaran saja. Lounching ini dan itu, rapat-rapat di hotel lah. Padahal teknologi informasi yang sangat besar dan cenderung murah, juga sebagian besar gen z mengakses itu, namun KPU tidak memaksimalkannya,” tambahnya.
Adib menyebut, jumlah suara milenial dan generasi Z di Kota Tangerang dapat mencapai 56 persen. Dengan angka tersebut, generasi ‘2000-an itu harus mendapat perhatian, terlebih soal pendidikan politik.
Selain KPU, sambungnya, aktor-aktor dan partai politik juga memiliki tanggung jawab yang sama, dalam memberikan informasi politik, yang tidak melulu ‘menjebak’ dalam kekuasaan, dan kepentingan golongannya saja.
“Faktor paling utama, orang enggan datang ke TPS itu adalah realitas bahwa politik itu transaksional. Ini yang harus menjadi tanggung jawab bersama. Mereka (pemilih) sudah jengah,” tegasnya.
Saat ini, jelas Adib, para milenial dan generasi Z justru mendapatkan informasi negatif soal politik. Hal itu, tambahnya, membuat apatisme para milenial dan generasi Z.
