Birokrasi

Mitra Hukum PPA Tangsel: Jangan Salah Tafsir Soal Diversi di Kasus Bullying

POSRAKYAT.ID – Mitra Hukum UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Tangsel, Muhammad Rizki Firdaus dari JR2 Lawfirm meminta agar aparat penegak hukum tak salah tafsir soal diversi.

Terlebih, lanjut Rizki, melihat kasus dugaan bullying di Sekolah Internasional BSD, yang ramai beberapa hari ke belakang.

“Apakah para terduga pelaku ini usianya sudah 18 tahun? Jika sudah 18 tahun, maka tidak boleh diversi atau penyelesaian terbaik di luar mekanisme pidana,” kata Rizki, Selasa 20 Februari 2024.

Kalau belum 18 tahun, pemberlakuan mekanisme itu boleh oleh pihak kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Ini yang tidak boleh salah tafsir bahwa diversi adalah penyelesaian terbaik di luar mekanisme peradilan pidana,” tambahnya.

Rizki sendiri mengaku sangat prihatin dengan kejadian tersebut. Terlebih, aksi perundungan atau bullying di Sekolah Internasional di BSD, telah terjadi dua kali.

Bahkan, tambahnya, berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, terdapat berbagai macam luka seperti luka memar, dan luka bakar di sekujur tubuh.

“Kalau kita bicara soal aspek hukumnya, maka sudah patut Undang-undang Perlindungan Anak tepatnya di pasal 80,” sambung Mitra Hukum PPA Tangsel itu.

Di mana pasal 80 ini kalau kita kaji, ini kan mengatur tentang 76C. Yang melarang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dengan ancaman pidana di 3 tahun 6 bulan. Kalau luka berat maka ancaman hukumannya 5 tahun, kalau kita lihat korban itu mati maka 15 tahun,” kata Rizki lagi.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Alvino memaparkan, pihaknya menjadwalkan pemeriksaan psikologis korban bullying yang melibatkan anak artis di BSD.

Page: 1 2

Ari Kristianto

Recent Posts

Perkuat Industri Nasional, Bea Cukai Banten Berikan Fasilitas KITE PT Indah Kiat

POSRAKYAT.ID - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten, menerbitkan perizinan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor…

21 jam ago

Praktisi Hukum Tantang APH Buka Kasus Penggelapan Oknum Pegawai Perumda TB

POSRAKYAT.ID - Praktisi Hukum dari Universitas Pamulang (Unpam) Andre Scondery mengungkapkan, kasus dugaan penggelapan yang…

2 hari ago

Pemerintah Kota Tangerang Selatan Terus Evaluasi Pelayanan Publik

POSRAKYAT.ID - Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengaku, Pemerintah Kota (Pemkot) akan terus mengevaluasi…

4 hari ago

Kota Pagar Alam ‘Intip’ Digitalisasi Pengelolaan PAD di Tangerang Selatan

POSRAKYAT.ID – Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan Rahayu Sayekti menyatakan, pihaknya kedatangan…

4 hari ago

Tangsel One, Platform Pelayanan Publik yang Bakal Dilengkapi AI

POSRAKYAT.ID - Kepala Dinas Komifo Kota Tangsel Tb. Asep Nurdin menyatakan, platform pelayanan publik Tangsel…

4 hari ago

Dugaan Penggelapan Oknum Pegawai Tirta Benteng, Joko Surana Irit Bicara

POSRAKYAT.ID - Direktur Teknik Perumda Tirta Benteng Joko Surana, enggan menanggapi soal kasus dugaan penggelapan…

7 hari ago

This website uses cookies.