“Makanya musyawarah itu fungsinya untuk itu. Untuk semuanya dimusyawarahkan, apa yang akan dilakukan pada 2025 mendatang. Tapi catatannya, pagunya terbatas. Jadi tolong prioritaskan mana saja,” ungkap Benyamin.
Kalau 35 persen (untuk infrastruktur) silahkan saja itu musyawarahnya masyarakat. Kami tidak akan merubah format 1 (F1) hasil Musrenbang,” tandasnya.
Page: 1 2
POSRAKYAT.ID - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Kota Tangsel Ika, memilih…
POSRAKYAT.ID — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Sudiar mengungkapkan,…
POSRAKYAT.ID – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Provinsi Banten Ambang Priyonggo menyatakan, kunjungan pengurus Asosiasi…
POSRAKYAT.ID — Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan menyebut, dalam perayaan Hari Santri 2026,…
POSRAKYAT.ID — Koordinator Aliansi Masyarakat Bersatu (Ambu) Provinsi Banten Mohammad Royhan Daestaki menyatakan, gelaran dialog…
POSRAKYAT.ID – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP A Tangerang mencatat realisasi…
This website uses cookies.