“Makanya musyawarah itu fungsinya untuk itu. Untuk semuanya dimusyawarahkan, apa yang akan dilakukan pada 2025 mendatang. Tapi catatannya, pagunya terbatas. Jadi tolong prioritaskan mana saja,” ungkap Benyamin.
Kalau 35 persen (untuk infrastruktur) silahkan saja itu musyawarahnya masyarakat. Kami tidak akan merubah format 1 (F1) hasil Musrenbang,” tandasnya.

