“Anggota DPRD ya melakukan aksi. Melakukan regulasi dengan yang ada, langkah-langkah yang Eksekutif mestinya dapat dikontrol ketat. Terutama kaitan dengan melaksanakan program penuntasan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Ia pun meminta agar para Anggota DPRD di Fraksi Demokrat, tidak hanya mendapatkan laporan dari Wali Kota, Wakil Wali Kota atau OPD saja.
“Laporan dengan realitas yang ada itu sebetulnya beda. Karena rata-rata Anggota Dewan itu mendengar dari Eksekutif. DPRD tidak mendapatkan fakta yang sebenarnya. Yang paling banyak (warga miskin) adalah Setu,” tutup Heri.
