POSRAKYAT.ID – Bacaleg PSI Asal Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Sally Rachmasari mengungkapkan bahwa PPDB kurang terlaksana dengan baik.
Hal itu, Sally menjelaskan saat ia menerima berbagai aduan masyarakat di wilayah tersebut.
“Jadi kalau aku turun ke masyarakat, sistem zonasi itu masih jadi salah satu aduan tertinggi,” kata Sally Rachmasari, Senin 3 Juli 2023.
Dalam aduan masyarakat itu, tegas Sally, sistem zonasi menjadi ‘ajang’ jual beli kursi, dengan menghalalkan berbagai cara.
“Kalau melihat demand yang tinggi, itu tidak menutup kemungkinan praktik oknum dalam memanfaatkan PPDB,” tegasnya..
Banyak kecurangan. Dari aduan masyarakat, banyak oknum yang bikin Kartu Keluarga (KK) palsu, pindah domisili secara mendadak,” tambahnya.
Sally berharap, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel memiliki formula yang tepat, guna mendukung program Pemerintah Pusat tersebut.
“Karena menurut masyarakat, aturan ini tuh malah menyulitkan mereka. Sebenarnya sistem sudah bagus, sudah baik, tapi mungkin saat pelaksanaan banyak distorsi yah,” paparnya.
Sally Rachmasari: Pemerintah Harus Mengantisipasi
Sally mengatakan, Pemerintah harus segera mengantisipasi praktik-praktik oknum yang terjadi.
Pasalnya, lanjut Sally, ia sempat menerima aduan seorang ibu rumah tangga, yang berprofesi sebagai ART, soal permintaan sejumlah uang untuk ‘membeli bangku’.
“Saya terima dari aduan masyarakat. Ada juga penerima PBI, diminta mahar untuk beli kursi. Padahal sekolah negeri itu, maksudnya ingin sekolah gratis,” tuturnya.
Ini harus segera terantisipasi, jangan sampai PPDB jadi ajang mencari keuntungan,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel Deden Deni mengakui bahwa momentum penerimaan peserta didik baru (PPDB), seringkali menjadi ajang mencari keuntungan bagi segelintir orang.
