Karena itu, sambungnya, pihaknya mendorong BPKN sesuai tugasnya melakukan advokasi.
“Kita ingin memastikan perlindungan konsumen betul betul dipenuhi. Untuk itu, kami meminta pemerintah untuk secara serius membongkar terjadinya tragedi gagal ginjal akut itu,” tegasnya.
Jika kami masih melihat ada yang coba ditutupi, maka kami akan mengusulkan pembentukan Pansus kasus gagal ginjal akut,” sambung Martin.
Fakta Kasus Gagal Ginjal yang Ditemukan BPKN
Terpisah, Kepala BPKN Rizal Halim menjelaskan, pihaknya mendapat instruksi memberi perhatian serius terhadap kasus tersebut.
“RDP memberikan instruksi kepada BPKN untuk membuka posko pengaduan, serta membentuk tim untuk menyelidiki lonjakan kasus tersebut,” jelas Rizal.
Adapun fakta yang pertama, adanya ketidakharmonisan komunikasi dan koordinasi antar instansi di sektor kesehatan, dan kefarmasian dalam penanganan lonjakan kasus tersebut.
“Sehingga di dua minggu pertama, di bulan Oktober terjadi kesimpangsiuran, dan terjadi kegamangan di ruang publik,” sebut Rizal.
Kedua, adanya kelalaian instansi, atau otoritas sektor kefarmasian dalam pengawasan bahan baku obat dan peredaran produk jadi obat.
Ketiga, ketidaktransparanan terkait penindakan penegak hukum yang dilakukan kepada industri farmasi.
Keempat, sinkronisasi antara pusat dan daerah karena kurang berjalan karena tidak adanya protokol khusus penanganan krisis darurat di sektor kesehatan.
Terlebih, persoalan darurat di sektor kesehatan seperti lonjakan kasus gagal ginjal akut pada anak.
