POSRAKYAT.ID – Politisi Partai Gerindra Desmond Mahesa mengatakan, rekomendasi dari Komisi III soal sengkarut Desa Wadas dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), telah dilaksanakan dengan baik oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Dalam rapat bersama Gubernur dan Kapolda Jawa Tengah itu, Desmond memuji langkah yang dilakukan Ganjar Pranowo.
“Kami ingin memantau rekomendasi yang beberapa waktu lalu disampaikan, hampir semua sudah dipenuhi,” ungkap Desmond, ditulis Senin 14 November 2022.
Dia menilai proses pengambilan batu andesit, serta pembangunan Bendungan Bener sudah terencana dengan baik.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini, hampir semua rekomendasi soal Desa Wadas, sudah dilakukan Pemerintah Jateng.
“Kali kedua ini ingin memantau rekomendasi-rekomendasi kami, ternyata dari catatan-catatan rekomendasi itu semuanya hampir dipenuhi,” papar Desmond.
Dia mengatakan, dari pantauan di lokasi saat mengunjungi Desa Wadas, Kamis 10 November 2022 lalu, banyak menemukan hal-hal positif dalam proses penyelesaiannya.
“Maka dari itu tentunya, proyek pengambilan batu wadas ke depan semoga tidak ada masalah, karena semua terencana dengan baik. Akan kita lihat proses ke depannya,” kata Legislator Banten itu.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, Pemprov dan Forkopimda Jateng telah berkomitmen melaksanakan penyelesaian kasus Wadas dengan pendekatan personal.
“Pendekatannya lebih kepada personal, dan beberapa kali warga dialog dengan saya,” kata Ganjar.
Lebih lanjut Ganjar mengungkapkan, Polda Jawa Tengah akan terus mengawasi, agar tidak terjadi kebocoran pemanfaatan hasil tambang di Wadas.
“Terkait dengan nanti pada saat pengambilan quarry mau dilakukan, ledakan tuh seperti apa sih, dampaknya seperti apa,” ujarnya.
Senada, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi menegaskan komitmen jajarannya mengawal terlaksananya proyek vital nasional itu.
Dalam pengawalannya, sambung Luthfi, jajarannya bertindak melakukan pendampingan, dan pengawasan.
“Pendampingan itu dilakukan agar tidak terjadi adanya suatu pelanggaran, cukup diingatkan, nggak perlu dilakukan suatu tindakan pidana,” tegas Luthfi.
Karena itu adalah dalam rangka menarik investor maupun yang lain termasuk pelaksanaan kegiatan pembangunan,” tandasnya.
