POS RAKYAT – Ketua DPC PSI Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel) Dondi Indrayana menyebut, belanja modal pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel masih terlalu kecil.
Pasalnya, dengan porsi 30 persen dari Rp3,5 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas bagi masyarakat tersebut, masih sangat jauh dari memadai bagi kepentingan masyarakat.
“Dari kasus aspirasi masyarakat itu rata rata sebenernya sebagian besar setelah kita lakukan monitoring dan evaluasi, hampir 80 persen itu masalah infrastruktur, dan infrastruktur itu adanya di belanja modal,” kata Dondi Indrayana kepada wartawan, ditulis Selasa 26 Juli 2022.
Padahal jika pemerintah cermat, belanja modal itu penting sekali buat masyarakat. Sementara dalam postur APBD itu hanya 25 sampai 30 persen. Sisanya untuk belanja pegawai, kebutuhan operasional. Menurut saya masih terlalu kecil,” tambahnya.
Pria yang saat ini menjadi tenaga ahli Fraksi PSI DPRD Kota Tangsel pun menyatakan, dalam beberapa kasus, postur APBD di belanja pegawai, kebutuhan operasional dan belanja hibah 70 hingga 75 persen menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Banten.
“Komposisi postur APBD yang disampaikan memang 75 persen itu untuk gaji, dana hibah. Yang kayak begitu-begitu, justru banyak terjadi temuan oleh BPKP. Beberapa laporan audit itu banyak temuan yang berasal dari biaya yang 75 persen alokasinya itu untuk gaji dan lain-lain,” tegas Dondi.
Dondi berharap, ke depan para pemangku kebijakan baik eksekutif maupun legislatif dapat membuat tatanan belanja pada postur APBD, yang lebih maksimal bagi kebutuhan masyarakat.
