POSRAKYAT.ID – Efisiensi keberadaan Si Benteng terus mendapat sorotan. Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam turut menyinggung soal adanya indikasi kenakalan transportasi umum milik Perseroda TNG itu.
Menurut Rusdi, pengelolaan transportasi yang mendapat subsidi Rp3 miliar per bulan itu, perlu mendapat evaluasi secara menyeluruh. “Makanya butuh sistem kontrol. Nanti bisa pakai GPS atau yang lain-lain. Ini kan kabarnya juga ada indikasi segala macam. Tapi kan ini harus kita buktikan,” kata Rusdi, lewat sambungan telepon.
Menurutnya, aktivitas armada harus tercatat harian agar pengawasan lebih mudah. “Harus dibuat sistem kontrolnya. Jadi ketahuan aktivitas si Benteng itu hari-hari ke mana. Kalau ada jalur yang sepi, nggak ada pemanfaatannya, ya mau ngapain jalur itu kita pertahankan,” tegasnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah mengungkapkan, program transportasi umum Si Benteng, masih jauh dalam upaya melayani masyarakat di Kota Akhlakul Karimah.
Menurutnya, dengan bantuan subsidi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang sebesar Rp3 miliar setiap bulannya, Si Benteng belum menjadi transportasi yang maksimal, bahkan terkesan hanya ‘menghisap’ APBD di kota tersebut.
“Masyarakat lebih cenderung ‘bermesraan’ dengan transportasi berbasis aplikasi. Jadi kita lebih baik jujur saja. Alihkan subsidi ke tempat lain. Daripada subsidi penerima manfaatnya tidak kelihatan. Hanya operator (Si Benteng) yang menikmati,” ujar Saiful Milah, Rabu 26 November 2025.
Abah Saiful, sapaan akrabnya, bahkan menuding adanya ‘kenakalan’ oknum sopir, dan pihak operator Si Benteng. “Nah kenakalan dulu mereka ini, masih ada tuh mobil yang digantung roda belakangnya, supaya kilometernya jalan, mesin mereka hidupin,” ungkap Abah Saiful.
Setelah praktik tersebut terungkap, lanjut Abah Saiful lagi, sekarang para sopir dan operator ‘mengakali’ target kilometer Si Benteng dengan cara yang lain. “Sekarang dalam rangka menutupi kebutuhan nilai jumlah kilometer, mereka bermain tuh di perumahan. Muter-muter aja,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Asisten II pada Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, masih belum menjawab soal subsidi Rp3 miliar per bulan, untuk alokasi pengelolaan transportasi Si Benteng.
