POSRAKYAT.ID – Belasan massa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Hukum Tangerang Selatan (Permahuta), melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas SDABMBK Tangsel, perihal anggaran ‘ganti trotoar’ di Ciater.
Pasalnya, anggaran ‘ganti trotoar’ yang menelan Rp7 miliar di wilayah Ciater, Kota Tangsel itu, tidak wajar. “Trotoar itu sebelumnya sudah ada, hanya mereka revitalisasi. Jadi dengan biaya sebesar Rp7 miliar kami rasa tidak wajar,” tegas Korlap Permahuta, Rizky Tanarubun, ditulis Kamis 2 Oktober 2025.
Rizky juga mengaku, revitalisasi trotoar dengan panjang kurang lebih satu kilometer itu, tidak relevan dengan kondisi yang ada.
Tak hanya itu, Rizky juga menyoroti soal kurangnya sosialisasi dari pihak kontraktor, kepada para pedagang di sekitaran proyek.
“Omzet pedagang turun sekitar 30 hingga 40 persen karena proyek ini. Tidak ada sosialisasi sebelumnya, jadi warga sekitar yang akhirnya merasa rugi,” tegasnya.
Dalam aksinya di Kawasan Perkantoran Lengkong, mahasiswa mengajukan sejumlah tuntutan. Antara lain transparansi rincian anggaran proyek, audit independen atas penggunaan dana, kompensasi ekonomi bagi pedagang dan warga terdampak.
Lebih lanjut, Permahuta menegaskan jika audit menemukan indikasi praktik markup atau fraud, Inspektorat tidak boleh hanya berhenti pada laporan administratif. “Hasil temuan (nantinya) harus mendapat proses hukum oleh Kejaksaan maupun Kepolisian,” terangnya.
Hal itu sesuai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tambah Rizky.
Selain itu, pihaknya juga mendesak DPRD Kota Tangsel, untuk segera menggunakan hak interpelasi maupun hak angket. Hal tersebut, sambung Rizky, untuk mengusut dugaan maladministrasi dan inefisiensi proyek yang bernilai miliaran rupiah tersebut.
Gelombang kritik dan aksi protes ini, menunjukkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan warga.
Sementara itu, pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) belum memberikan keterangan resmi terkait aksi protes mahasiswa maupun isu anggaran proyek tersebut.
