POSRAKYAT.ID – Gubernur Banten, Andra Soni memimpin rapat koordinasi lintas wilayah untuk mengevaluasi banjir yang kembali melanda Tangerang Raya dalam beberapa hari terakhir.
Hadir seluruh kepala daerah se-Tangerang Raya, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane (C2), dan Cidanau-Ciujung-Cibanten (C3), serta jajaran Kantor Pertanahan di wilayah Tangerang Raya.
Andra Soni menegaskan, bahwa penanganan banjir tidak bisa secara parsial. Sebaliknya, persoalan banjir harus menjadi masalah bersama, yang membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas kewenangan.
“Kita tidak menyalahkan debit hujan atau kondisi alam. Justru yang kita lakukan adalah mencari solusi bersama atas persoalan yang sudah terjadi,” kata Andra, di BLKI Provinsi Banten, Senin 26 Januari 2026.
Andra mengungkapkan, bahwa hasil peninjauan lapangan menunjukkan banyak sungai mengalami penyempitan dan pendangkalan.
Kondisi tersebut, sebab keberadaan bangunan yang berdiri di bantaran sungai, sehingga kapasitas aliran air terus menurun, dan memicu luapan saat hujan deras.
Oleh karena itu, sambungnya, Pemprov Banten bersama pemerintah kabupaten/kota dan balai teknis, sepakat untuk segera melakukan langkah konkret, salah satunya melalui normalisasi sungai.
Selain itu, aspek legal bangunan di bantaran sungai juga akan ditelusuri bersama ATR/BPN, agar penanganan dan penindakan sesuai aturan hukum.
“Kami sudah sepakat, tim teknis akan langsung menindaklanjuti. Normalisasi sungai menjadi prioritas karena dampaknya langsung terasa,” tegasnya.
Terkait kondisi terkini, Andra Soni menyebut secara umum banjir di Banten sudah berangsur surut. Meski demikian, masih terdapat genangan di sejumlah wilayah seperti Kresek dan Kronjo, serta dampak banjir di beberapa ruas jalan tol.
Karena itu, jelas Andra, koordinasi intensif dengan seluruh pihak terus dilakukan, agar sisa genangan dapat segera ditangani. Ia juga menyinggung keberadaan Bendung Polor, yang kurang optimal saat debit air tinggi.
“Intinya, penanganan banjir ke depan harus terintegrasi. Termasuk kemungkinan revisi RTRW di beberapa daerah agar persoalan ini tidak terus berulang,” terangnya.
