Minggu, Februari 1, 2026

Musrenbang Cipayung 2027 Fokus Berdayakan Masyarakat dan Sampah

POSRAKYAT.ID – Lurah Cipayung, Dini Nurlianti mengaku, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di wilayahnya mulai mengarah pada penguatan pemberdayaan masyarakat, serta penanganan persoalan sampah.

Ia menjelaskan, total pembahasan anggaran dalam Musrenbang Kelurahan Cipayung mencapai Rp3,14 miliar, yang terbagi dengan komposisi 60-40.

Porsi terbesar, lanjutnya, untuk program penyelesaian masalah sampah dan pemberdayaan warga. Sementara sisanya, tetap dialokasikan untuk kebutuhan sarana dan prasarana (Sarpras).

“Ke depan orientasinya kita geser. Bukan hanya infrastruktur, tapi lebih ke pemberdayaan dan pengelolaan sampah,” kata Dini, pada Senin 26 Januari 2026.

Dini menerangkan, salah satu program yang menjadi prioritas adalah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kolong Flyover, Program ini, usulannya mendapat anggaran hingga Rp200 juta.

Baca Juga :  Dua Kali Terjadi Longsor, Warga Bumi Serpong Residence Was-was

TBM Kolong, lanjut Dini, akan menjadi ruang pemberdayaan berbasis agrikultur perkotaan. Tahap awal, tambahnya, fokus pada sektor pertanian dengan konsep hidroponik, yang memanfaatkan area di bawah kolong flyover.

“Pengembangannya bertahap. Kita mulai dari pertanian dulu, seperti hidroponik, sambil melihat potensi lainnya,” jelasnya.

Selama ini usulan dari RW lebih banyak ke sarpras, sehingga TBM Kolong belum masuk prioritas. Akhirnya kita dorong agar TBM Kolong mengajukan secara independen,” ujarnya.

Selain TBM Kolong, lanjutnya lagi, usulan pemberdayaan juga datang dari kelompok tani, kelompok wanita tani, serta bank sampah.

Kemudian, untuk mendukung pengelolaan sampah, pihak kelurahan mengajukan bantuan mesin pencacah yang direncanakan masuk dalam skema anggaran F1, termasuk untuk bank sampah di RW 10 yang dinilai sudah berjalan dengan baik.

Baca Juga :  Kapolsek Pondok Aren: Pencegahan Cerminan Masyarakat Modern

Di sisi lain, Dini mengakui, masih terdapat kendala dalam proses musrenbang, terutama terkait kamus usulan yang belum sepenuhnya sinkron dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

“Kendala paling sering ada di kamus usulan. Nama kegiatan yang diusulkan kadang tidak sama dengan yang ada di sistem,” ungkapnya.

Sementara untuk sektor infrastruktur, ia menjelaskan, kebutuhan masih didominasi pengaspalan jalan, drainase, dan bedah rumah.

“Alhamdulillah, sisa anggaran masih bisa untuk bedah rumah,” tutupnya.

Iklan - Scroll kebawah untuk melanjutkanspot_img
RELATED ARTICLES

Populer