POSRAKYAT.ID – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie mengaku, ratusan pegawai dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terjun ke tujuh kecamatan, untuk membantu pengelolaan sampah.
Mulai dari fasilitasi bank sampah, TPS3R, serta mendokumentasikan titik-titik rawan sampah di Kota Tangsel. “Nanti, untuk kemudian hasilnya diambil langkah-langkah berikutnya. Ke depan (Tangsel) harus seperti apa,” kata Benyamin Davnie, Rabu 14 Januari 2026.
Benyamin menyatakan, pihaknya terus melakukan pembenahan, dalam mengelola sampah yang ada. “Kita akan terus membenahi penanganan sampah di Tangerang Selatan. Baik dalam jangka pendek, jangka menengah, juga jangka panjang,” bebernya.
Guna mengatasi krisis dan darurat sampah, Benyamin menuturkan untuk berkoordinasi dengan KLH, dan Gubernur Banten.
Menurutnya, penanganan sampah saat ini, perlu bermula di titik terbawah atau hulu. “Yang pertama penanganan pengelolaan sampah di tingkat hulu, di tingkat masyarakat,” ucap Benyamin.
Bank sampahnya, TPS-3R-nya kita bentuk. KLH menargetkan kalau sekarang baru ada 54 bank sampah (TPS3R). Dan yang aktif hanya 36 (TPS3R). Nanti kita tingkatkan lagi. Kemudian juga ya sampai kepada ujungnya, PSEL. Kita selesaikan juga,” tambahnya.
Sebelumnya, Pengamat Hukum Tata Negara, Dian Eka Prastiwi mengungkapkan, isu sampah di Kota Tangerang Selatan yang hingga kini belum juga menemukan solusi, menjadi salah satu pertanda gagalnya kinerja Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan (Ben-Pilar).
Dian juga mengungkapkan, permasalahan sampah yang kini tengah hangat di Kota Tangerang Selatan, merupakan sebab dari kasus korupsi di Dinas Lingkungan Hidup, terkait pengelolaan sampah. Korupsi itu, sambungnya, secara terang benderang telah merugikan negara puluhan miliar.
“Ini kan dampak dari yang kemarin korupsi dana yang pengelolaan sampah. Kegagalan pengelolaan sampah di Tangsel itu bukan semata-mata kesalahan teknis dinas terkait loh,” terangnya.
Melainkan apa? Kegagalan pengelolaan sampah hari ini, mencerminkan kelalaian dari struktur dalam penyelenggaran pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab dari Kepala Daerah,” tandasnya.
