Tantang Tutup Si Benteng, Bos Tiara Perkasa Mobil: BOK-nya Tanpa Kajian

POSRAKYAT.ID – Direktur PT. Tiara Perkasa Mobil, selaku operator Si Benteng dan Bus Tayo, Edi Faisal Lubis mengaku, bantuan operasional kendaraan (BOK) moda transportasi Si Benteng, memang tidak melalui kajian yang matang.

Pasalnya, beberapa kali Edi meminta, agar BOK program tersebut (Si Benteng) dapat setara dengan moda transportasi milik DKI Jakarta, Jaklingko. “Sampai sekarang, kami tetap meminta perbaikan anggaran itu (BOK Si Benteng),” ujar Lubis di Kantor Tiara Perkasa Mobil, Senin 15 Desember 2025.

Angkanya (BOK) Rp3500, itu dari kajiannya Dinas Perhubungan di tahun 2019. Iya dari pertama itu, sekarang sudah Rp4150, per kilometer. Ternyata kita 100 kilometer per hari, BOK-nya Rp4100. Di DKI, BOK-nya Rp5500, 200 kilometer per hari,” tambah Lubis.

Dengan anggaran BOK dan ritase yang rendah, tidak menunjang pengoperasian Si Benteng. “Jadi, sampai hari ini pun kami dari PT Tiara keberatan dengan anggaran itu,” tegasnya.

Dengan ritase yang hanya 100 kilometer per hari, jelas Lubis, tidak dapat melayani masyarakat secara maksimal. “Sisi pelayanan itu, harusnya kalau orang bisa kita antar pergi, kita juga harus bisa antar pulang. Bisa berangkat kerja, harus bisa kita jemput pulang,” beber Lubis.

Makanya perlu kajian yang kami maksud di sini (jarak tempuh). Kenapa Si Benteng jarang terlihat? Karena kilometernya sudah tercapai. Kalau jarak tempuhnya sudah tercapai 100 kilometer sehari, ya sudah si sopir pulang. Karena kalau lebih dari 100 kilometer, kelebihannya tidak dibayar,” imbuhnya.

Lubis menuturkan, pihaknya sepakat jika program Si Benteng patut dihentikan. “Makanya kita harus kaji ulang, biar sempurna. Kalau tidak (ada kajian menyeluruh), tutup aja (Si Benteng) sekalian, buat apa kita teruskan,” tandas Lubis.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo menegaskan, dengan adanya public service obligation (PSO) pada program Si Benteng, Dinas Perhubungan dan TNG, wajib memberikan hasil yang maksimal, terhadap pelayanan publik di bidang transportasi.

“Evaluasi yang kita minta, itu berdasarkan masukan, dan juga catatan dari Pak Saiful Milah. Bahwa ada indikasi kenakalan. Kedua, kita minta evaluasi trayek yang tidak efektif. Ketiga, kita minta evaluasi kaitan dengan mekanisme pembayaran dengan cashless,” ujar Arief Wibowo lewat sambungan telepon.

Peningkatan monitoring dan pengawasan yang terhadap armada. Kemarin kita minta pemasangan CCTV. Memastikan semua armada itu terinstall GPS. Yang bisa termonitor secara berlanjutan, oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang,” bebernya.