POSRAKYAT.ID – Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menegaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), akan menjadi panduan nyata dalam menentukan arah pembangunan Kota Tangerang Selatan, 2025-2029.
“Kami pastikan RPJMD ini bukan sekedar dokumen administratif, melainkan panduan aksi nyata pembangunan yang terukur, kita evaluasi, dan disempurnakan secara berkala dengan partisipasi publik yang luas,” tegas Benyamin, Senin 28 Juli 2025.
Maka itu, lanjut Benyamin, seluruh proses pembahasan Raperda RPJMD 2025-2029 tersebut, dapat berjalan dengan baik bersama DPRD dan instansi terkait.
“Dengan semangat kolaboratif antara eksekutif dan legislatif, RPJMD 2025–2029 dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang unggul, inklusif, inovatif, kolaboratif, dan lestari,” terangnya.
Pernyataan Wali Kota itu, saat menghadiri Rapat Paripurna Pembahasan RPJMD 2025-2029, dan jawaban Wali Kota terkait pandangan-pandangan umum fraksi, di Gedung DPRD Kota Tangsel.
“Seluruh pandangan ini, sebagai bentuk perhatian serius terhadap arah pembangunan kota ini ke depan. Penyusunan RPJMD 2025–2029, mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan keberlanjutan,” jelas Benyamin.
Arah kebijakan pembangunan RPJMD fokus pada masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan. Ini akan menjadi pedoman pembangunan yang menyeluruh dan berkeadilan bagi seluruh warga Tangerang Selatan.
Maka itu, Benyamin menegaskan, bahwa pemerintah telah memasukkan program-program prioritas seperti bantuan pendidikan, penguatan pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, hingga penanggulangan stunting secara terintegrasi.
Bahkan, Benyamin menuturkan, untuk mengantisipasi tantangan ke depan seperti bonus demografi dan ketimpangan gender, strategi pengembangan SDM, khususnya pemuda, serta kelompok rentan.
Kemudian, lanjut Benyamin, terkait penyampaian isu-isu strategis oleh masing-masing fraksi, Pemkot Tangsel telah menyiapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang menjawab seluruh tantangan tersebut.
Pemkot Tangsel siap melanjutkan proses evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Banten, dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memperoleh persetujuan bersama.
