“Dari Mendagri kan ingin memberikan penjelasan. Nanti proses-proses akan kita kawal. Perlengkapan-perlengkapannya apa saja. Jadi yang berpotensi terhadap pendapatan, itu akan kita coba dorong ke BLUD, supaya lebih leluasa,” tegas Ucok.
Ucok mencontohkan UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dalam pemeliharaan dan perawatannya, membebani APBD hingga Rp500 juta per tahunnya.
“Itu (pemeliharaan dan perawatan Rusunawa) kan ketergantungan dengan APBD. Justru (dengan menjadi BLUD), kita optimalkan pendapatannya. Rp500 juta per tahun, (BLUD Rusunawa) harus bisa optimal. Melakukan pemeliharaan dan perawatan,” tandasnya.
