Kunjungan Komisi XI DPR RI, ke salah satu perusahaan penerima fasilitas PLB Kanwil Bea Cukai Provinsi Banten. (Foto: Ist)
POSRAKYAT.ID – Komisi XI DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke PT. Ikrar Bersama Mandiri, salah satu perusahaan penerima fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) di Provinsi Banten, Jumat, 16 Mei 2025 kemarin.
Wakil Ketua Komisi XI, Dolfie Othniel Frederic Palit mengungkapkan, kunjungan tersebut merupakan upaya untuk memastikan bahwa PLB berjalan dengan baik, sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu, efisiensi logistik dan fasilitas perdagangan, menjadi kunci untuk menjaga daya saing industri nasional. Kami ingin memastikan bahwa fasilitas PLB optimal,” ujar Dolfie.
Sementara itu, mewakili Kementerian Keuangan, Kepala Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Oza Olavia menuturkan, sebagai salah satu fasilitas pemerintah, PLB telah membuka peluang bagi industri dalam negeri, untuk menurunkan biaya logistik dan mempercepat distribusi barang.
“Keberadaan PLB dapat membantu mengurangi ketergantungan pada barang impor yang masuk secara langsung ke pabrik. Memberi keleluasaan bagi industri dalam mengatur arus barang berdasarkan kebutuhan produksi aktual,” tutur Oza.
Pimpinan PLB PT. Ikrar Bersama Mandiri menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Bea dan Cukai dalam pengelolaan fasilitas logistik berikat.
Page: 1 2
POSRAKYAT.ID — Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) Djarot Sulistio Wisnubroto mengungkapkan, kepengurusan organisasi…
POSRAKYAT.ID – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot), melalui Dinas…
POSRAKYAT.ID – Bea Cukai Banten terus mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri dalam negeri melalui pemberian…
POSRAKYAT.ID - Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan, mengaku geram dengan pemasangan kabel optik,…
POSRAKYAT.ID - Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengatakan, dengan penandatanganan nota kesepahaman atau…
POSRAKYAT.ID - Oknum Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disebut-sebut terlibat dalam perusakan fasilitas…
This website uses cookies.