Pemberian fasilitas Kawasan Berikat kepada PT. Marwi Indonesia Industrial, sebagai bentuk komitmen Kanwil DJBC Provinsi Banten, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. (Foto: Ist)
POSRAKYAT.ID – Memberi dukungan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Banten, Bea Cukai melaksanakan rapat penilaian kelayakan pemberian perizinan Kawasan Berikat baru pada Senin, 23 Desember 2024.
Bertempat di Ruang Rapat lantai II Kanwil Bea Cukai Banten, kali ini PT. Marwi Indonesia Industrial yang mendapatkan fasilitas perizinan baru berupa Kawasan Berikat.
Dengan adanya fasilitas Kawasan Berikat, PT. Marwi Indonesia Industrial akan mendapat kemudahan fasilitas fiskal seperti penangguhan bea masuk, tidak adanya pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Dalam rapat penilaian kelayakan, PT. Marwi Indonesia Industrial melakukan pemaparan atas proses bisnis perusahaannya kepada Bea Cukai Banten, dan juga KPP Madya Dua Tangerang, selaku pengawas perpajakan.
Nirwala Dwi Heryanto selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil DJBC Banten memimpin rapat secara langsung. “Pemaparan proses bisnis seperti yang kita lakukan sekarang, merupakan prosedur dalam proses penerbitan perizinan,” kata Nirwala, dikutip Selasa 24 Desember 2024.
Dengan begini, pihak Bea Cukai akan mengetahui proses bisnis, dan kondisi dari PT. Marwi Indonesia Industrial. Sehingga, kami yakin fasilitas yang kami berikan akan tepat sasaran,” tambah Nirwala.
Berharap, kegiatan operasional PT. Marwi Indonesia Industrial dapat menggerakan dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar, mempermudah perusahaan dalam segi efisiensi cashflow untuk biaya impor.
Tak hanya itu, dapat mempercepat mendapatkan bahan baku dan menumbuhkan peluang bisnis bagi warga sekitar, dengan berbagai kegiatan ekonomi lainnya seperti, rumah makan, penyewaan tempat tinggal, dan lain lain.
Page: 1 2
POSRAKYAT.ID - Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan, sebagai salah satu program prioritas pemerintah, sekolah rakyat…
POSRAKYAT.ID - Pengamat Hukum Tata Negara (HTN), Dian Eka Prastiwi menyebut, belum terbangunnya Instalasi Pengolahan…
POSRAKYAT.ID - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, resmi membentuk Satuan Tugas Pencegahan…
POSRAKYAT.ID - Pejabat Fungsional dan Penyuluh Lingkungan Hidup, pada DLH Kota Tangsel, Odji Restanto menyatakan,…
POSRAKYAT.ID - Head of Legal, Compliance and Risk Management Division PT. Asuransi Multi Artha Guna…
POSRAKYAT.ID - Direktur Eksekutif KPN, Adib Miftahul mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, harus segera membuat…
This website uses cookies.