Dalam kegiatan ini, Komisi I merekomendasikan implementasi pelayanan publik berbasis digital, pada penerapan sistem informasi. Hal itu, untuk mempercepat pelayanan, dan pengawasan terhadap kinerja birokrasi serta proyek pembangunan.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah membuka akses pengaduan melalui platform digital, supaya masyarakat dapat menyampaikan masukan dengan mudah.
“PR ini selalu ada,. Oeh sebab itu kita harapkan terjadinya kolaborasi antara insan pers dengan legislatif bisa berkontribusi mengoptimalkan kerja-kerja eksekutif, kerja-kerja positif. Yaitu akselerasi badan publiknya, birokrasi di Tangerang Selatan semakin berdampak,” ujar Ledy.
Ledy menjelaskan, pengawasan juga melalui program-program pemerintah di tingkat kecamatan hingga kelurahan. Hal ini, agar semua program pemerintah berjalan sesuai aturan.
“Komisi I juga melakukan pengawasan terhadap program-program pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai peraturan,” pungkasnya. (***)
Page: 1 2
POSRAKYAT.ID - Ketua Bidang Organisasi KONI Tangsel, Henry Kristianto mengatakan, FGD yang terselenggara di salah…
POSRAKYAT.ID - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengungkapkan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH)…
POSRAKYAT.ID – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie mengaku belum pantas menerima penghargaan Predikat…
POSRAKYAT.ID — Ketua Pelaksana Perlombaan dalam rangka HUT ke-80 RI, Aristyo Rahadiyan menyatakan, perangkat daerah…
POSRAKYAT.ID - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Tangerang Selatan, merevitalisasi Kantor Kelurahan…
POSRAKYAT.ID - Kasi Penkum Kejati Banten, Rangga Adekresna menyatakan, empat tersangka kasus korupsi pada Dinas…
This website uses cookies.