Serupa, Pemerhati Kebijakan Publik Agus Pambagio mensinyalir, keberadaan BUMD hanya menjadi ladang korupsi, bagi kepala daerahnya itu sendiri.
Bahkan, lanjut Agus, sejumlah oknum Kepala Daerah memperlakukan BUMD sebagai ‘sapi perah’ untuk kepentingannya, sehingga badan usaha amanat Undang-undang otonomi daerah itu tidak pernah menghasilkan keuntungan.
“Pasti ada koruptif di situ. BUMD jadi perasan, bagaimana mau untung kalau diperas? BUMN sama BUMD itu kan cuma sekedar ‘sapi perah’ aja,” kata Agus lewat sambungan telepon, Rabu 10 Juli 2024.
