POSRAKYAT.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang akan melakukan rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebab tidak tercapainya target pendapatan.
Melihat hal itu, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Fahmi Wibawa menyebut, selain pendapatan yang tidak mencapai target, rasionalisasi Pemerintah Daerah (Pemda) juga karena tingginya biaya operasional penyelenggaraan (BOP) Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kan ASN banyak kegiatan tuh. Misalnya untuk perjalanan dinas untuk pelatihan dan segala macam jadi operasional belanja ASN, operasional belanja Pemda itu terlalu besar sehingga dia juga mengambil porsi besar dari APBD,” kata Fahmi, Jumat 5 Juli 2024.
Rasionalisasi APBD itu, lanjut Fahmi, tentu akan berdampak pada pelayanan dasar di masyarakat. “Dampaknya tentu kepada pelayanan masyarakat. Yang sifatnya pelayanan dasar, pelayanan dasar itu ya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan ekonomi,” tegasnya.
Bicara rendahnya PAD, Fahmi menjelaskan bahwa postur pendapatan di pemerintah didapat dari PBB, BPHTB juga retribusi. Namun, lesunya perekonomian di sejumlah wilayah, juga berdampak pada sektor-sektor pendapatan pemerintah.
“Kalau kegiatan ekonomi di daerah itu berkurang, artinya tidak lagi bergairah, tenaga kerja berkurang, ada banyak pengangguran, otomatis PAD-nya turun ini menjadi indikator juga,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan pada DPRD Kota Tangerang Andri S. Permana mengungkapkan, tingginya biaya operasional ASN itu, harus diimbangi dengan efektivitasnya dalam mendapatkan pendapatan.
Andri mengatakan, dalam APBD Perubahan Pemkot Tangsel, terdapat rasionalisasi sebesar Rp120 miliar. “Kalau cuma mengandalkan PBB dan BPHTB jadi komponen pendapatan, ya pasti akan terganggu. Karena ada sumber PAD lain yang belum termaksimalkan,” tegas Andri.
