POSRAKYAT.ID – Sedikitnya 500 massa dari Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat (APTUR), berunjuk rasa di depan Kantor ATR/BPN Jakarta Timur (Jaktim), terkait carut marut PTSL.
Unjuk rasa tersebut, karena kesal terhadap kinerja Kantor ATR/BPN Jaktim yang dinilai tidak menjalankan program reforma agraria, yang digagas Presiden Joko Widodo, soal PTSL.
Koordinator aksi Romy Jiwaperwira menuturkan, lambatnya penertiban sertipikat tanah melalui jalur PTSL di wilayah Jaktim.
Massa pun meminta agar Kepala Kantor ATR/BPN dicopot, sebab carut marut PTSL tersebut.
“Sebut saja pelaksanaan PTSL sejak 2018 hingga saat ini Program pendaftaran tanah hanya diangka 80,25 persen dan hanya 67,5 persen yang sudah bersertipikat. Itu pun warga belum menerimanya,” tegas Romy, Rabu 15 Maret 2023.
Padahal, lanjut Romy, Presiden Jokowi berkomitmen terhadap reforma agraria, perjuangan hak tanah rakyat, baik melalui PTSL, legalisasi tanah maupun upaya redistribusi tanah, dan penyelesaian sengketa pertanahan.
“Hal ini ditunjukkan dengan penerbitan Inpres nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” katanya.
Namun, papar Romy, komitmen Presiden Jokowi ternyata tidak diikuti oleh jajaran BPN yang justru terkesan mempersulit pelaksanaan program reforma agraria.
Anggaran Hibah 500 Miliar Untuk PTSL DKI
Belum lagi, sambung Romy, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menggelontorkan anggaran hibah untuk ATR/BPN hampir Rp500 miliar.
“Namun BPN hanya mampu merealisasikan 621.434 bidang tanah. Sementara yang masuk hanya 231.767 bidang tanah,” tuturnya.
Romy menyatakan, atas dasar itu APTUR menuntut petanggungjawaban BPN Jakarta Timur atas pelaksanaan PTSL, dari Tahun 2018 hingga 2023.
“Audit penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan kelembagaan BPN Jakarta Timur. Copot Kepala Kantor Pertanahan BPN Jakarta Timur. Basmi habis mafia tanah rakyat,” sebutnya.
