Birokrasi

Sedot 70 Triliun, DPR RI Ingatkan Akuntabilitas Dana Desa

POSRAKYAT.ID – Politisi Partai Golkar Puteri Komarudin mengingatkan agar penggunaan dana desa, dilakukan secara akuntabilitas.

Pasalnya, tegas Puteri, anggaran yang menyedot Rp70 triliun dari APBN itu, jangan sampai diselewengkan.

“Bahkan, sekarang rata-rata APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) mencapai sekitar Rp1,6 miliar,” kata Puteri, Senin 31 Oktober 2022.

Makanya, saya titip agar anggaran ini dikelola dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab,” tambah Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Puteri meminta, kepada seluruh Kepala Desa, agar menggunakan dana tersebut, untuk kemajuan dan pembangunan desa.

“Artinya, uang miliaran Rupiah ini terus digelontorkan untuk mempercepat kemajuan dan pembangunan desa,” tutur Puteri.

Untuk itu, jangan sampai tergoda menyelewengkan dana ini, karena nantinya akan berurusan langsung dengan BPK dan aparat penegak hukum,” sambungnya.

Dalam acara sosialisasi di Kabupaten Bekasi itu, Puteri berharap, agar dana desa dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Sehingga, imbuhnya, kemiskinan dapat ditanggulangi dengan maksimal, melalui penggunaan dana desa yang juga maksimal.

“Dengan begitu, kita bisa meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menanggulangi kemiskinan,” tandasnya.

Terpisah, Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Bekasi Dani Ramdan menyebutkan Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan dana tersebut.

Hal itu, tegas Dani, tercermin dari realisasi pagu anggaran di Kabupaten Bekasi, yang telah mencapai 89,55 persen pada tahap I dan tahap II, dari total pagu sebesar Rp264,55 miliar.

Ari Kristianto

Recent Posts

Verifikasi Adipura, DLH Kota Tangerang Ajak Warga Wujudkan Budaya Hidup Bersih

POSRAKYAT.ID – Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk…

16 jam ago

Hukum Administrasi Bukan untuk Rakyat, Tapi untuk Mereka yang Tak Pernah Perlu Memohon

Hukum administrasi tidak pernah netral. Ia lahir dari ruang kekuasaan, dirancang oleh tangan yang tak…

3 hari ago

Legalitas yang Mengubur Keadilan, dan Menertawakannya dari Balik Meja Birokrasi

Jangan tertipu oleh rapihnya cap stempel, nomor surat yang berurutan, atau tanda tangan basah pejabat…

3 hari ago

Telan 981 Juta, IKAPEMKA Singgung Pekerjaan SDABMBK di Pondok Aren

POSRAKYAT.ID - Carlos, salah seorang Perwakilan dari Ikatan Masyarakat Pemantau Kebijakan Pemerintah (IKAPEMKA) menyinggung proyek…

4 hari ago

PMII Kota Tangerang Sebut Sachrudin Gagal Lindungi Masyarakat

POSRAKYAT.ID - Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tangerang, Oki menyatakan, penegakan dan pengawasan…

4 hari ago

Damkar Tangerang Selatan Hibahkan Puluhan APAR ke Kelurahan Jelupang

POSRAKYAT.ID - Kepala Dinas Damkar Kota Tangerang Selatan, Ahmad Dohiri menyatakan, pihaknya telah menghibahkan alat…

4 hari ago

This website uses cookies.