POS RAKYAT – Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan saat Covid-19 melanda Indonesia, hampir 50 persen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tumpang tindih.
Yusuf menyebut, persoalan yang sama termasuk dalam penerima BBM bersubsidi maupun bantuan sosial. Akurasi data penerima, menjadi persoalan yang terus akan diperbaiki.
“Jadi begitu Covid-19 tahun 2020 kemarin, kami memeriksa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Waktu itu hampir 50 persen datanya tumpang tindih dengan data desa,” ungkap Kepala BPKP Yusuf.
Tapi itu semua sudah diperbaiki. Walaupun pasti masih ditemukan data yang belum masuk. Makanya dibuka mekanisme untuk mendaftarkan itu di DTKS oleh Kemensos,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Yusuf juga mengusulkan agar skema subsidi pada BBM dilakukan langsung kepada pengguna, bukan lagi kepada barang.
“Kalau ke barang ini kan siapa aja boleh ngambil. Data sekarang mungkin sudah akan dimulai menyasar ke orang. Pertamina juga sudah buat aplikasi dan sebagainya supaya lebih tepat sasaran,” ujar Yusuf.
Selain itu, Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif juga menegaskan bahwa BPK terus melakukan pemeriksaan terhadap anggaran untuk subsidi BBM dan bantuan sosial setiap tahun.
“Untuk subsidi khususnya dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat,” tegasnya.
Khususnya untuk menghitung berapa beban subsidi yang seharusnya dibayar pemerintah kepada BUMN operator terkait,” tandas Bahtiar.
