POS RAKYAT – Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyebut, kenaikan BBM subsidi yang dilakukan pemerintah, merupakan langkah cerdas Menteri Keuangan.
Hal itu dikatakan Ajib, melihat langkat Sri Mulyani dalam mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mendatang.
“Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, melakukan langkah cerdas dengan mekanisme ini. Karena secara jangka panjang akan mengamankan struktur APBN,” tegas Ajib.
Mekanisme yang dimaksud Ajib adalah, pengalihan subsidi BBM, menjadi bantuan sosial yang terbagi menjadi enam unsur.
“Dimana Bansos ini terbagi dalam enam paket yakni, Bantuan Subsisdi Upah (BSU), BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, BLT Masyarakat, Bantuan Pokok Nontunai (BPNT) dan BLT UMKM. Alokasi bansos ini diambil dari dana APBN, yang bersumber dari program penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ungkap Ajib.
Menurut Ajib, tahun 2023 mendatang, masa berlaku UU nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, akan habis masa berlakunya.
Sehingga, sambung Ajib, selanjutnya struktur keuangan APBN kembali maksimal defisit 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
“Setelah dimanjakan dengan UU ini, sehingga tiga tahun berturut-turut, APBN bisa defisit di atas 3 persen. Tahun 2023, pemerintah harus kembali menyusun APBN dengan lebih prudent,” tuturnya.
Alternatifnya adalah, dengan menambah penerimaan melalui peningkatan pajak, atau mengurangi beban subsidi. Pengurangan subsidi BBM ini, adalah langkah rasional yang didorong oleh Menkeu, untuk mengamankan APBN 2023,” lanjut Ajib.
Ajib menyatakan, paket kebijakan pemerintah dengan memberikan bansos, relatif bisa menjawab potensi masalah dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun, imbuhnya, menjadi pertanyaan bagaimana pemerintah akan menjaga inflasi?.
“Ketika belum ada regulasi yang didorong untuk mengendalikan inflasi, maka proyeksi pemerintah akan sulit tercapai. Proyeksi inflasi akan terkerek di atas 4 persen secara agregat di akhir 2022,” kata Ajib.
Jadi, pemerintah sudah relatif bisa menjaga potensi masalah jangka pendek atas tertekannya daya beli masyarakat, tapi masih ditunggu kebijakan strategis jangka panjang untuk bisa mengendalikan meroketnya inflasi,” tandasnya.
