Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Honorer di Jawa Barat Masih Rendah

POS RAKYAT – Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI, Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati menyebut, kepesertaan tenaga honorer dalam BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jawa Barat (Jabar), masih relatif sedikit.

Oleh sebab itu, imbuh Mufidah, pihaknya mendorong agar kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan ditingkatkan, guna mewujudkan perlindungan kesejahteraan bagi tenaga kerja honorer.

“Ternyata masih sangat sedikit kepesertaan yang ikut Jamsostek, karenanya kepesertaannya masih perlu kita dorong lagi,” kata Kurniasih, saat Kunjungan Kerja Spesifik terhadap pengawasan, perlindungan, kesejahteraan tenaga kerja honorer bidang kesehatan di Provinsi Jawa Barat, ditulis Senin 29 Agustus 2022.

Anggota Komisi IX DPR RI itu pun menyampaikan, jaminan sosial ketenagakerjaan, merupakan hak pekerja sesuai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Karenanya, dibutuhkan political will yang kuat terhadap pelaksanan perlindungan tenaga honorer. Mengingat, kepastian penganggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk perlindungan tenaga kerja honorer belum menyeluruh. 

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IX DPR RI juga menyoal kesiapan Pemprov Jabar, terkait penghapusan tenaga honorer. Menurutnya, DPR terus mengawal agar kebijakan tersebut tetap berkeadilan.

“Kita semua satu pandangan bahwa, kita perlu memberikan advokasi terhadap teman-teman tenaga honorer khususnya di bidang kesehatan karena mereka menjadi ujung tombak di masa pandemi ini. Mudah-mudahan ini jadi perhatian kita semua,” ujarnya. 

“Bukan berarti kita tidak memperhatikan tenaga honorer di bidang pendidikan. Ini juga sama pentingnya, tapi karena ini Komisi IX kita sedang fokus menangani isu tenaga honorer kesehatan,” ungkapnya.

Mudah-mudahan hasil rapat kali ini bisa sampaikan pada Rapat Pimpinan Gabungan dari berbagai Komisi,” sambungnya.

Komisi IX DPR RI juga mengapresiasi Pemprov Jabar terkait usulan pembentukan Gugus Tugas honorer sebagai jembatan aspirasi tenaga honorer dengan pemerintah daerah.

“Untuk mewujudkan sistem kesehatan yang mumpuni, tenaga kesehatan ini faktor yang paling dominan. Komisi IX akan diskusi lebih lanjut terkait solusi apa yang bisa kita lakukan,” tandas Kurniasih.

Dalam kunjungan kerja tersebut, hadir pula Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja dan jajaran, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jabar, Kepala Perwakilan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jabar dan pihak terkait lainnya.