POSRAKYAT.ID – Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan mengatakan, pembahasan tentang pembangunan berkelanjutan pada perkotaan, menjadi hal yang utama, dalam rangka menjaga keanekaragaman hayati, seperti amanat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Menurutnya, dengan menjaga sumber daya hayati yang ada saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, juga bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup fauna dan flora yang ada di satelit Jakarta itu.
“Kita memiliki situ dan danau yang tersebar di beberapa kecamatan. Situ-situ ini bukan sekadar elemen landscape perumahan, tetapi merupakan rumah besar bagi ekosistem. Pengatur tata air, penyangga habitat, serta ruang hidup yang menopang kelestarian keanekaragaman hayati,” kata Pilar, Senin 8 Desember 2025.
Pilar menyebut, berbicara tentang kelestarian keanekaragaman hayati, sepatutnya juga bicara tentang bagaimana menjaga lingkungan. “Lingkungan hidup, adalah aset strategis bagi pembangunan daerah dan nasional. Pengelolaannya memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai sektor,” beber Pilar.
Karena itu, penyusunan rencana induk keanekaragaman hayati menjadi langkah strategis, agar pembangunan tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.
Pihaknya, juga mengakui bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Tangsel, masih sangat rendah. “RTH kita masih di bawah 10 persen. Padahal, target ideal adalah 30 persen. Maka inovasi dan pengetatan aturan sangat penting. Termasuk pengawasan dalam perizinan bangunan,” tegasnya.
Jangan sampai, seluruh lahan tertutup beton sehingga areal resapan air hilang. Jika lahan hijau hilang, seluruh limpasan air akan masuk ke saluran tanpa terserap. Padahal, DLH harus memastikan bahwa air bisa diserap secara alami, dan ini akan menjadi target baru dalam pengelolaan lingkungan kita,” sambung Pilar lagi.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel, Bani Khosyatullah menyatakan, seluruh pihak wajib berkontribusi dalam menjaga keanekaragaman hayati, khususnya kelestarian lingkungan hidup.
“Satu sisi pembangunan harus dilaksanakan, dan satu sisi harus bijak menjaga kanegaragaman. Inilah kami berharap semua pihak berkobtribusi. Intinya ini (rencana induk perlindungan keanekaragaman hayati), sebagai rekomendasi dalam hal kebijakan. Tentunya tidak bertabrakan dengan kelestarian alam,” tandas Bani.
