Ketimpangan Pembangunan Jadi ‘PR’ di Provinsi Banten

POSRAKYAT.ID – Ketua DPW PSI Provinsi Banten Muhammad Hafizh Ardianto menyatakan bahwa, Pemerintah harus fokus terhadap pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Hal itu, kata Hafizh, agar pembangunan yang digagas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah-daerah yang saat ini belum tersentuh program pemerintah.

“Harusnya program pembangunan di Provinsi Banten itu merata. Jangan hanya fokus kepada daerah-daerah industri dan komersil saja,” kata Hafizh, Kamis 2 Maret 2023.

Menurut Hafizh, program-program pembangunan yang digaungkan Pemerintah sudah harus mulai menyentuh baik wilayah Banten Selatan, maupun Utara.

“Pembangunan sekolah, jalan, lalu pembangunan sumber daya manusia (SDM), sudah mulai harus difokuskan di seluruh kabupaten/kota di Banten,” ungkap Hafizh.

Sebagai contoh, wilayah Banten Selatan seperti yang kita tahu, masih ada sekolah-sekolah yang mulai tidak layak. Pendidikan, akses kesehatan, semua harus dipikirkan secara merata,” tegasnya lagi.

Hafizh berharap, adanya tindakan nyata dari seluruh stakeholder di Provinsi Banten. Pasalnya, jika hanya mengandalkan APBD Kabupaten/Kota, pemerataan pembangunan di masing-masing wilayah, tentunya akan lambat dilaksanakan.

“Pemprov Banten pun bisa mulai membantu, dan memfokuskan program-program bagi wilayah-wilayah yang dianggap tertinggal,” jelasnya.

Baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan SDM di sejumlah wilayah di Provinsi Banten,” tandas Hafizh.

Terpisah, Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Luthfi Hasanal Bolqiah menyebut, harus ada pemimpin yang mewakili Banten wilayah selatan, menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur.

Keterwakilan Demi Pembangunan di Provinsi Banten

Pasalnya, dengan adanya keterwakilan, pembangunan di wilayah selatan layaknya Kabupaten Lebak dan Pandeglang, tidak tertinggal jauh, dibandingkan Banten wilayah utara.

“Tingkat pendidikan di Banten Selatan, cenderung lebih rendah dibanding Banten Utara atau Tangerang Raya. Hal itu menentukan tuntutan ekonomi yang berbeda,” kata Luthfi.