Kurniasi Mufidayati. (Foto: Dok DPR RI)
POSRAKYAT.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan prihatin dengan maraknya fenomena dispensasi pernikahan, karena hamil di luar nikah atau ‘kecelakaan’.
Dalam data, hamil di luar nikah cukup tinggi. Hampir separuh angka kelahiran di Indonesia, ternyata kehamilan yang tidak diinginkan.
“Ini menjadi keprihatinan kita bersama di mana angka dispensasi pernikahan karena hamil di luar nikah sangat tinggi,” kata Kurniasih, ditulis Jumat 3 Februari 2023.
Ada banyak yang menjadi korban, sebab mayoritas kehamilan yang tidak diinginkan bisa berujung aborsi. Jika berlanjut ke pernikahan ada banyak ketidaksiapan di sana,” imbuhnya.
Kurniasih menuturkan, bagi pasangan yang belum siap menikah dan hamil, kehamilannya bisa mengakibatkan bayi stunting jika tidak ditangani dengan baik.
Jika mentalnya belum siap, sambungnya, akan bisa memicu konflik rumah tangga yang berujung pada angka perceraian.
Politisi dari Fraksi PKS ini menyebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) seharusnya lebih menggencarkan gerakan Generasi Berencara (GenRe) sampai level desa.
“GenRe dari BKKBN itu memiliki tiga fungsi edukasi pencegahan yakni pernikahan dini, pergaulan atau seks bebas dan penggunaan narkoba,” ungkapnya.
Sehingga, sangat pas untuk mengedukasi generasi remaja agar tidak terjatuh ke pergaulan yang salah,” sambung Kurniasih.
Page: 1 2
POSRAKYAT.ID — Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) Djarot Sulistio Wisnubroto mengungkapkan, kepengurusan organisasi…
POSRAKYAT.ID – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot), melalui Dinas…
POSRAKYAT.ID – Bea Cukai Banten terus mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri dalam negeri melalui pemberian…
POSRAKYAT.ID - Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan, mengaku geram dengan pemasangan kabel optik,…
POSRAKYAT.ID - Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengatakan, dengan penandatanganan nota kesepahaman atau…
POSRAKYAT.ID - Oknum Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disebut-sebut terlibat dalam perusakan fasilitas…
This website uses cookies.