Keikutsertaan dan penggunaan alat KB di pedesaan lebih tinggi, berdasarkan data BPS Jatim. (Foto: BPS Jatim)
POS RAKYAT – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Dadang Hardiwan menyebut, berdasarkan data statistik kesehatan, penggunaan alat KB di pedesaan jauh lebih tinggi, dibanding perkotaan.
Menurutnya, beberapa aspek turut mempengaruhi hal tersebut.
“Penggunaan alat KB lebih banyak digunakan oleh wanita berstatus kawin usia 15-49 tahun di daerah perdesaan dibandingkan perkotaan. Sementara, berdasarkan status ekonomi, persentase wanita berstatus kawin yang menggunakan alat KB menurun,” kata Dadang, ditulis Senin 29 Agustus 2022.
Dadang menuturkan, dalam rangka penekanan laju pertumbuhan penduduk, upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, soal program KB, terutama pada pasangan usia subur (PUS), sudah cukup bagus.
“Fakta tersebut dapat dilihat dari upaya pemerintah melakukan revitalisasi program KB dan posyandu,” ungkap Dadang.
Program dimaksud meliputi edukasi wawasan pentingnya perencanaan dan pengaturan kelahiran, jumlah anggota keluarga yang ideal, pemasangan alat KB, dan konsultasi kesehatan reproduksi.
“Tahun 2021, persentase keikutsertaan PUS yang pernah menggunakan KB mengalami sedikit penurunan sebesar 3,60 persen poin dan peningkatan sebesar 0,85 persen poin untuk keikutsertaan PUS yang sedang menggunakan KB apabila dibandingkan dengan tahun 2020,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Kepala BPS Jatim, terus mengupayakan untuk meningkatkan PUS, bagi wanita usia 15-49 tahun mengikuti program KB, dengan segala kemudahan untuk mengakses baik alat ataupun tenaga Kesehatan.
Akan tetapi jumlah PUS yang belum ikut serta dalam program KB, masih cukup banyak ditemukan di Jawa Timur.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan PUS untuk ikut program KB diantaranya adalah faktor agama, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor kesehatan, faktor usia, serta faktor pendidikan.
“Program revitalisasi KB oleh pemerintah di setiap puskesmas dan posyandu yang menyediakan program layanan KB gratis, mendorong percepatan program peningkatan jumlah peserta KB khususnya di daerah perdesaan dan masyarakat dengan tingkat pengeluaran rendah,” pungkas Dadang.
Hukum administrasi tidak pernah netral. Ia lahir dari ruang kekuasaan, dirancang oleh tangan yang tak…
Jangan tertipu oleh rapihnya cap stempel, nomor surat yang berurutan, atau tanda tangan basah pejabat…
POSRAKYAT.ID - Carlos, salah seorang Perwakilan dari Ikatan Masyarakat Pemantau Kebijakan Pemerintah (IKAPEMKA) menyinggung proyek…
POSRAKYAT.ID - Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tangerang, Oki menyatakan, penegakan dan pengawasan…
POSRAKYAT.ID - Kepala Dinas Damkar Kota Tangerang Selatan, Ahmad Dohiri menyatakan, pihaknya telah menghibahkan alat…
POSRAKYAT.ID - Wakil Wali Kota, Pilar Saga Ichsan mengungkapkan, hingga saat ini belum ada pedagang…
This website uses cookies.